Pemerintah federal Pakistan resmi memberlakukan keadaan darurat di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, wilayah basis massa Partai Tehreek-e-Insaf (PTI) milik Imran Khan. Langkah ini diambil setelah ribuan pendukung Khan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran selama berhari-hari menuntut pembebasan mantan Perdana Menteri tersebut. Otoritas setempat menutup sekolah, memblokir jalan menggunakan kontainer pelabuhan, dan memutus akses internet untuk membendung laju demonstran.
Menteri Informasi Federal, Attah Tarrar, beralasan bahwa langkah konstitusional ini diperlukan untuk melindungi warga dari ancaman terorisme. Ia menuduh pemerintah provinsi PTI "berkolusi dengan teroris", meski hingga berita ini diturunkan, bukti konkret atas tuduhan tersebut belum dipublikasikan ke publik. Situasi ini memicu spekulasi luas bahwa tindakan tegas tersebut sebenarnya bertujuan melumpuhkan kekuatan oposisi yang telah menguasai provinsi itu selama 13 tahun terakhir.
Dampak dari kebijakan ini sangat terasa bagi masyarakat sipil. Akses informasi dibatasi dan aktivitas ekonomi lumpuh akibat jalanan yang diblokir. Sejumlah pemimpin PTI dilaporkan bersembunyi, sementara polisi dilaporkan mulai melakukan penangkapan massal untuk mencegah protes susulan. Pengamat internasional menilai eskalasi ini sebagai babak baru ketegangan antara negara dan pendukung Khan, yang berpotensi memicu ketidakstabilan politik yang lebih luas di Pakistan.