Kabar mengejutkan datang dari kancah diplomasi global. Perjanjian New START, pakta strategis pembatasan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia, resmi berakhir masa berlakunya. Kondisi ini sontak memicu kekhawatiran baru akan potensi balapan senjata nuklir di tengah ketegangan geopolitik yang memanas.
Presiden AS Donald Trump dengan tegas menolak tawaran Presiden Rusia Vladimir Putin untuk memperpanjang perjanjian yang berlaku sejak 2010 itu. Bagi Trump, kesepakatan New START adalah "negosiasi yang buruk" dan sudah tidak relevan. Ia berambisi untuk merancang perjanjian baru yang lebih modern, efektif, dan bahkan melibatkan Tiongkok—meskipun Beijing hingga kini belum menunjukkan minat.
Berakhirnya perjanjian ini berarti tak ada lagi batasan jumlah hulu ledak nuklir dan rudal strategis yang boleh dimiliki oleh kedua negara adidaya nuklir tersebut. Situasi ini tentu saja menimbulkan spekulasi dan kecemasan global tentang kemungkinan setiap negara akan memperbanyak koleksi senjata pemusnah massal mereka. Moskow sendiri menyatakan penyesalan atas kandasnya perjanjian bersejarah ini, sembari menegaskan akan terus bertindak "bertanggung jawab" namun tetap mengedepankan kepentingan nasionalnya.
Meski begitu, ada secercah harapan. Dalam pertemuan di Abu Dhabi yang semula membahas konflik Ukraina, delegasi AS dan Rusia dilaporkan sempat membicarakan perpanjangan informal New START selama enam bulan. Langkah ini diharapkan bisa membuka jalan bagi negosiasi formal untuk merumuskan pakta nuklir yang diperbarui. Namun, kerumitan semakin bertambah dengan mencuatnya ketegangan antara negara-negara berkekuatan nuklir lain seperti India dan Pakistan, serta ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Putin terkait Ukraina. Kandasnya New START dikhawatirkan mengikis tabu dan perjanjian internasional yang selama ini menahan penggunaan senjata nuklir dalam konflik, membawa dunia ke era yang lebih tidak pasti.