Jaksa Agung Brasil, Jorge Messias, meminta aparat hukum menyelidiki dugaan campur tangan Amerika Serikat dalam politik dalam negeri Brasil. Permintaan ini muncul setelah laporan media Inggris, The Guardian, mengungkap bahwa pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana menyalurkan dana sebesar 1 juta dolar AS kepada kelompok-kelompok sipil sayap kanan yang berseberangan dengan Mahkamah Agung Brasil.
Messias menegaskan bahwa campur tangan asing tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, laporan tersebut menjadi peringatan serius bagi kedaulatan Brasil, terlebih di tengah proses pemilihan presiden yang sedang berlangsung. Ia menyebut informasi ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan integritas institusi demokrasi negara.
Isu ini mencuat di saat tensi politik Brasil memanas menjelang pemilu. Presiden petahana dari kubu kiri, Luiz Inacio Lula da Silva, sedang mencalonkan diri kembali. Lula gencar menyoroti upaya Trump yang dianggap mendukung calon-calon sayap kanan di Amerika Latin, bahkan mengaitkan bantuan ekonomi dengan hasil pemilu. Trump sendiri diketahui memiliki hubungan dekat dengan keluarga mantan Presiden Jair Bolsonaro, yang kalah dari Lula pada pemilu sebelumnya.
Putra sulung Bolsonaro, Senator Flavio Bolsonaro, kini menjadi kandidat kuat penantang Lula. Survei terbaru menunjukkan elektabilitas keduanya hampir imbang menjelang putaran pertama pemungutan suara pada 4 Oktober mendatang. Flavio pernah bertemu Trump di Gedung Putih pada Mei lalu dan berjanji akan mempererat hubungan dengan AS, sementara Lula justru vokal mengkritik pendekatan intervensionis Trump terhadap Amerika Latin.
Laporan The Guardian menyebutkan bahwa pemerintahan Trump berupaya mengalihkan dana 175 juta dolar AS dari anggaran hak asasi manusia Departemen Luar Negeri untuk berbagai kepentingan sayap kanan di dunia. Penerima dana diduga termasuk kelompok yang membela minoritas kulit putih Afrika di Afrika Selatan dan upaya di Brasil untuk melawan apa yang disebut AS sebagai lawfare dan sensor. Mahkamah Agung Brasil memang sering menjadi sasaran kritik kanan, terutama terkait vonis bersalah Jair Bolsonaro atas dugaan plot kudeta pada 2025. Bolsonaro dan sekutunya, termasuk Trump, menilai kasus itu sebagai persekusi politik. Trump bahkan sempat memberlakukan tarif 50 persen pada produk Brasil tertentu, meski kemudian dicabut.
Dampak bagi masyarakat Brasil adalah meningkatnya kekhawatiran akan kedaulatan nasional dan potensi ketegangan diplomatik dengan AS. Isu ini bisa mempengaruhi preferensi pemilih, terutama yang peduli pada kemandirian negara. Selain itu, penyelidikan ini dapat membuka tabir sejauh mana intervensi asing mempengaruhi dinamika politik lokal, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi dan sosial.