Ekuador, yang dulu dikenal sebagai salah satu negara teraman di Amerika Latin, kini berubah menjadi zona berbahaya akibat gempuran kartel narkoba global. Presiden Daniel Noboa mengerahkan militer besar-besaran untuk menekan kekerasan, namun langkah ini justru memicu kontroversi baru.
Jaksa Agung Ekuador, Leonardo Alarcon, mengungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera bahwa sejak awal 2024, setidaknya 51 orang dilaporkan hilang paksa selama operasi militer. Dari jumlah itu, 34 kasus masih dalam penyelidikan awal. "Kami butuh bukti kuat dan objektif untuk dibawa ke pengadilan," ujarnya.
Namun, keluarga korban menilai proses hukum berjalan sangat lambat. Salah satunya adalah Rosario Villon, yang kehilangan saudaranya, Jonathan Villon, pada 9 Desember 2024. Jonathan, ayah tiga anak, pergi membeli sembako di Guayaquil dan tak pernah kembali. "Setiap kali keponakan saya bertanya kapan ayahnya pulang, saya tak bisa menjawab. Ini semakin berat," keluh Rosario.
Bukti kuat justru datang dari rekaman kamera keamanan dan video ponsel tetangga yang menunjukkan tentara menangkap Jonathan dan memaksanya masuk ke bak truk. Keluarga bahkan mencatat nomor plat kendaraan milik pemerintah kota yang digunakan tentara. Meski bukti sudah jelas, militer tetap bungkam dan bahkan mengklaim tidak ada operasi di lokasi tersebut pada hari kejadian.
Analis keamanan menilai kasus ini memicu krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Alih-alih merasa aman, warga justru takut menjadi korban penghilangan paksa. Lembaga HAM internasional mendesak Ekuador untuk segera membentuk tim investigasi independen, mengingat pola penghilangan paksa ini mirip dengan praktik era rezim otoriter di kawasan tersebut.