Addis Ababa - Perdana Menteri Ethiopia, Abiy Ahmed, resmi mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara di wilayah Tigray. Langkah ini diambil setelah pasukan militer federal berhasil memukul mundur pemberontakan yang dilancarkan oleh Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).
Dalam pernyataannya, Abiy berjanji bahwa pemilihan umum yang bebas akan digelar di wilayah tersebut dalam waktu enam bulan ke depan. Pemerintahan transisi ini akan dipimpin oleh lima pejabat yang ditunjuk langsung, termasuk wali kota ibu kota Mekelle. Mereka bertugas menjalankan instruksi langsung dari pemerintah pusat guna menciptakan stabilitas politik.
Konflik ini merupakan kelanjutan dari ketegangan panjang antara pemerintah pusat dan TPLF, yang sempat menguasai Ethiopia selama hampir tiga dekade hingga 2018. Pemberontakan terbaru pecah setelah TPLF mengklaim kembali mengambil alih kendali wilayah pada April lalu, yang secara efektif mengakhiri perjanjian damai.
Meskipun TPLF melancarkan serangan ofensif besar-besaran pada September lalu, pasukan mereka berhasil dikalahkan dan menyerah di Mekelle pada awal Oktober. Situasi ini juga melibatkan dinamika dengan negara tetangga, Eritrea, yang dituduh mendukung TPLF, meski tuduhan tersebut dibantah.
Dampak bagi masyarakat Tigray sangat mendalam. Wilayah ini masih menyimpan luka akibat perang 2020-2022 yang menewaskan hampir 600.000 orang. Janji-janji perdamaian sebelumnya, seperti pengembalian pengungsi dan pelucutan senjata TPLF, belum terealisasi sepenuhnya. Masyarakat internasional, termasuk Amerika Serikat, mendesak agar kedua belah pihak menahan diri untuk mencegah konflik yang lebih luas.