Mogadishu, Somalia - Ketegangan politik di Somalia memuncak setelah bentrokan bersenjata antara pasukan pemerintah dan oposisi pecah di ibu kota, Mogadishu, Kamis (16/5). Insiden ini dipicu oleh perpanjangan masa jabatan Presiden Hassan Sheikh Mohamud yang dinilai inkonstitusional oleh lawan politiknya.
Masa jabatan Presiden Mohamud sebenarnya berakhir pada 15 Mei lalu, namun diperpanjang satu tahun oleh parlemen. Oposisi menolak keras keputusan itu dan menggelar aksi protes. Suara tembakan dilaporkan terdengar di sejumlah lingkungan di Mogadishu dan berlangsung hingga larut malam.
Polisi menyebut operasi keamanan skala besar dilakukan untuk memburu 'milisi bersenjata berat' yang meluncurkan serangan mortir. Mantan Perdana Menteri Hassan Ali Khaire mengaku diserang pasukan pemerintah saat bersiap mengikuti demonstrasi damai. Ia menuding presiden yang sudah habis masa jabatannya bertanggung jawab atas kekerasan ini.
Hingga berita ini ditulis, jumlah korban belum diketahui. Presiden Mohamud belum memberikan komentar. Mantan Presiden Sharif Sheikh Ahmed menegaskan aksi protes tetap akan dilanjutkan. Kedutaan Besar AS di Mogadishu menyebut kekerasan ini 'sembrono' dan mendesak semua pihak menahan diri.
Analisis: Situasi ini sangat rawan karena Somalia belum pernah menggelar pemilu langsung sejak 1969. Sistem klan yang berlaku justru sering memicu konflik. Perpanjangan masa jabatan presiden tanpa dasar hukum yang kuat bisa memicu perang saudara baru di negara yang sudah porak-poranda akibat konflik selama 30 tahun. Masyarakat sipil menjadi pihak yang paling dirugikan dalam pusaran kepentingan elit politik ini.