Pemerintahan sementara Venezuela di bawah Delcy Rodriguez baru saja menggebrak dengan pengumuman penting yang berpotensi mengubah peta politik dan hak asasi manusia di negara tersebut. Dalam sebuah pernyataan pada Jumat lalu, Rodriguez menyatakan akan mendorong undang-undang amnesti umum yang mencakup semua tindakan kekerasan politik, mulai dari tahun 1999 hingga saat ini. Langkah ini, menurut Rodriguez, bertujuan untuk menyembuhkan luka-luka akibat konfrontasi politik yang dipicu kekerasan dan ekstremisme, serta untuk menata ulang keadilan dan koeksistensi antarwarga Venezuela.
Selain rencana amnesti, Rodriguez juga mengumumkan penutupan penjara El Helicoide di Caracas. Penjara yang dikenal sebagai fasilitas rahasia badan intelijen ini, telah lama menjadi sorotan organisasi independen karena dugaan penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Ke depannya, El Helicoide akan diubah menjadi pusat olahraga, sosial, dan budaya bagi masyarakat sekitar. Ini tentu menjadi simbol perubahan signifikan dari pemerintahan sementara yang berusaha memperbaiki citra dan praktik penegakan hukum di Venezuela.
Pengumuman ini datang setelah insiden 'penculikan' Presiden Nicolas Maduro dan istrinya oleh militer Amerika Serikat awal bulan ini, sebuah peristiwa yang memicu transisi kekuasaan dan menempatkan Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara. Kelompok hak-hak narapidana di Venezuela, Foro Penal, memperkirakan ada sekitar 711 orang yang saat ini ditahan karena aktivitas politik mereka. Sejak insiden Maduro, pemerintahan Rodriguez dilaporkan sudah membebaskan sekitar 302 tahanan, termasuk aktivis HAM Eduardo Torres.
Meskipun menyambut baik rencana amnesti ini, Presiden Foro Penal Alfredo Romero menekankan pentingnya penerapan amnesti secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi. Ia juga mengingatkan agar undang-undang tersebut tidak menjadi kedok impunitas dan benar-benar berkontribusi pada pembongkaran aparatus represi yang selama ini melakukan persekusi politik. Ini adalah langkah berani dari pemerintah sementara Venezuela, yang tak hanya berjanji membebaskan ratusan tahanan politik, tetapi juga menghapus simbol kelam pelanggaran HAM. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan amnesti ini benar-benar membawa rekonsiliasi sejati dan tidak sekadar menjadi manuver politik yang disorot oleh pegiat hak asasi manusia.