Panggung politik Amerika Serikat kembali memanas, kali ini bukan soal kandidat, melainkan terkait masa depan kebebasan media. Badan Komunikasi Federal (FCC) baru-baru ini mengeluarkan peringatan yang bisa mengubah lanskap tayangan politik di acara populer, memicu kekhawatiran akan sensor dan intimidasi terhadap jurnalisme. Apakah ini awal dari kemunduran demokrasi media di Negeri Paman Sam?
Kontroversi bermula dari pemilu 2024, di mana kandidat seperti Kamala Harris menghadapi sorotan tajam di acara talk show populer seperti "The View." Pernyataan Harris yang dianggap blunder karena tidak mampu membedakan diri dari kebijakan Joe Biden dinilai analis sebagai faktor penting kekalahannya. Sementara itu, kandidat lain seperti Donald Trump justru memilih absen dari acara serupa.
Meskipun undang-undang komunikasi AS mensyaratkan akses setara bagi kandidat politik di televisi, beberapa program seperti "The View," "Saturday Night Live," dan "Jimmy Kimmel Live" kerap dianggap kebal aturan ini karena berstatus "program berita murni." Namun, belakangan, FCC menyoroti dugaan liputan partisan dan kurangnya kesempatan yang sama di acara-acara tersebut.
Pada akhir Januari, FCC menegaskan lewat pemberitahuan publik bahwa segmen wawancara di acara siang dan larut malam tidak otomatis dikecualikan dari aturan akses setara. Mereka mendorong stasiun televisi untuk secara formal mengurus pengecualian, yang menurut para kritikus, bisa menjadi celah untuk "pelecehan dan intimidasi."
Para pakar dan pegiat kebebasan pers, seperti Harold Field dari Public Knowledge dan Seth Stern dari Freedom of Press Foundation, khawatir langkah FCC ini dapat memicu "self-censorship" atau sensor mandiri dari para penyiar, membuat mereka berpikir ulang perspektif mana yang boleh disiarkan. Gigi Sohn, mantan pengacara FCC, meski menyukai niat di balik peringatan ini untuk pemerataan akses, juga cemas akan potensi penerapannya yang bisa berujung pada penyensoran.
Situasi ini diperparah dengan tren konsolidasi kepemilikan media oleh korporasi besar, yang menurut kritikus, kian memperlemah kebebasan pers di AS. Bersama dengan upaya FCC yang dianggap mengekang, kondisi ini dikhawatirkan akan menyeret kebebasan media AS menuju kemunduran serupa yang telah terjadi di negara-negara seperti Hongaria atau Rusia. Masyarakat berpotensi menerima informasi yang lebih terbatas dan kurang beragam, mengancam pilar penting demokrasi: pers yang bebas dan independen.