London - Pengadilan Southwark Crown Court, London, menjatuhkan vonis beas terhadap mantan Menteri Perminyakan Nigeria, Diezani Alison-Madueke. Ia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan menerima suap dari para eksekutif minyak kaya raya berupa liburan mewah dan belanja royal di Inggris.
Juri memutuskan Alison-Madueke, yang juga menjabat sebagai Presiden OPEC wanita pertama pada 2014, bebas dari lima dakwaan menerima suap dan satu dakwaan konspirasi suap. Vonis ini merupakan pukulan telak bagi Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA), yang telah menyelidiki kasus ini selama 13 tahun.
Dalam persidangan yang dimulai Januari lalu, pengacara Alison-Madueke mempertanyakan keadilan kasus ini. Mereka mengklaim dokumen penting yang membuktikan kliennya tidak bersalah hilang di Nigeria. Mereka juga menyebut penundaan panjang dalam membawa kasus ini ke pengadilan sebagai bentuk ketidakadilan dan bukti 'sistem peradilan pidana Inggris yang rusak'.
Alison-Madueke, yang dijuluki 'Madam due process' karena dikenal sangat taat aturan, membantah semua tuduhan. Ia menyatakan bahwa barang-barang mewah yang dibelikan para pengusaha minyak bukan untuk dirinya, melainkan untuk dekorasi interior properti mereka. Ia juga mengaku selalu mengganti biaya hidup yang ditanggung pengusaha tersebut melalui rekannya di Nigeria.
Analisis: Vonis bebas ini memicu perdebatan sengit mengenai efektivitas perang melawan korupsi di tingkat global. Kegagalan jaksa membuktikan kaitan langsung antara suap dan pemberian kontrak dinilai menjadi celah hukum. Kasus ini juga menyoroti kerumitan penegakan hukum lintas negara, terutama ketika dokumen bukti kunci berada di negara asal tersangka. Publik Nigeria, yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang korupsi sumber daya alam, kembali dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa para pejabat tinggi seringkali lolos dari jerat hukum.