Gedung residensial Columbia University di New York mendadak heboh pada Kamis pagi. Agen federal dari Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat menerobos masuk sekitar pukul 06:30 waktu setempat. Ironisnya, mereka masuk bukan dengan surat perintah yudisial, melainkan dengan modus 'pencarian orang hilang' yang belakangan terbukti hanya kedok untuk menahan seorang mahasiswi.
Claire Shipman, Rektor Sementara Columbia University, menegaskan agen federal telah "memalsukan informasi" demi bisa masuk. Menurutnya, semua penegak hukum wajib membawa surat perintah yudisial atau subpoena untuk mengakses area non-publik kampus, termasuk asrama dan ruang kelas. "Surat perintah administratif tidaklah cukup," tegas Shipman, merujuk pada dokumen internal DHS yang kerap dipakai untuk mencari imigran tak berdokumen tanpa persetujuan hakim. Praktik semacam ini sudah lama dicap "ilegal" oleh kelompok-kelompok hak asasi.
Mahasiswi yang jadi sasaran diketahui bernama Elmina Aghayeva, seorang peneliti neurosains. Pihak Imigrasi dan Bea Cukai (ICE), agen di bawah DHS, mengonfirmasi identitas Aghayeva. Mereka mengklaim visa studi Aghayeva telah dicabut pada 2016 karena "tidak menghadiri kelas." Namun, Aghayeva sendiri sempat mengirim pesan ke sesama mahasiswa, "DHS menangkap saya secara ilegal. Tolong bantu." Ia merasa diperlakukan semena-mena dan butuh pertolongan.
Kejadian ini langsung memicu reaksi keras. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, bahkan langsung bergerak cepat. Ia mengumumkan telah berbicara langsung dengan Presiden Donald Trump terkait insiden ini. Hasilnya, Presiden Trump menjanjikan Elmina Aghayeva akan segera dibebaskan, sebuah kabar yang sedikit melegakan di tengah ketegangan.
Namun, insiden ini bukan yang pertama kali terjadi. Sejak Donald Trump kembali menjabat pada Januari 2025, pemerintahannya memang gencar menargetkan mahasiswa dalam kampanye deportasi massal mereka. Para pegiat imigrasi menyoroti taktik yang makin drastis ini untuk mencapai kuota penahanan yang tinggi. Sebelumnya, beberapa mahasiswa Columbia, termasuk aktivis pro-Palestina Mahmoud Khalil dan Mohsen Mahdawi, juga menjadi target. Penahanan Aghayeva ini menambah daftar panjang kasus kontroversial di kampus yang belakangan juga kerap jadi lokasi demonstrasi pro-Palestina besar-besaran.
Dampak dari insiden ini cukup signifikan. Selain merusak citra penegakan hukum di mata publik dan komunitas kampus, kejadian ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang batasan wewenang agen federal di lingkungan pendidikan. Rasa tidak aman mungkin akan menghantui mahasiswa, terutama mereka yang berstatus imigran, saat tahu kampus yang seharusnya jadi rumah kedua bisa diintervensi seperti ini.