Rencana Pemerintah Amerika Serikat untuk menyiarkan secara langsung eksekusi mati terhadap Nidal Hasan menuai gelombang protes keras. Sebanyak 72 perwira tinggi militer yang telah pensiunāterdiri dari jenderal, laksamana, dan hakim militerāmengirim surat terbuka kepada Presiden Donald Trump dan Kongres untuk membatalkan rencana tersebut.
Hasan, seorang psikiater tentara, dijatuhi hukuman mati karena menembak mati 13 personel militer di pangkalan Fort Hood pada tahun 2010. Eksekusi dengan regu tembak dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember mendatang.
Dalam suratnya, para petinggi militer ini menilai siaran langsung tersebut melanggar Konstitusi AS yang melarang hukuman kejam dan tidak biasa. Mereka khawatir tayangan ini akan mengubah hukuman yang seharusnya khidmat menjadi seperti 'karnaval' tontonan publik. Selain itu, mereka menegaskan bahwa siaran ini berpotensi besar menjadikan Hasan sebagai martir dan memicu kebencian terhadap tentara AS di mata dunia.
Meskipun Presiden Trump sebelumnya menyatakan dukungannya terhadap rencana siaran langsung ini, laporan terbaru menyebutkan bahwa keputusan final belum diambil. Beberapa pejabat administrasi dikabarkan mulai menentang ide tersebut. Jika terealisasi, ini akan menjadi eksekusi publik pertama di AS dalam beberapa dekade terakhir, memicu perdebatan etika antara transparansi hukum dan martabat kemanusiaan.