Ancaman jaringan spionase asing yang dinilai nyata justru dimanfaatkan pemerintah Iran untuk membungkam lawan politik. Hal ini terungkap dari analisis sejumlah pengamat setelah dua gelombang perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel ke Iran membuka celah serius di tubuh lembaga intelijen dan keamanan negara tersebut.
Saeid Golkar, akademisi ilmu politik dari University of Tennessee di Chattanooga, menyebut ancaman spionase memang bukan isapan jempol. Pembunuhan sejumlah tokoh penting, termasuk mantan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei pada hari pertama serangan Israel dan AS 28 Februari, menjadi bukti nyata infiltrasi asing. Namun menurutnya, rezim Iran sejak lama memakai isu keamanan ini—yang sering kali hanya berdasarkan dugaan—untuk membenarkan represi politik dan memperluas aparat koersif mereka. Gelombang penangkapan terbaru dinilai mencerminkan dua hal sekaligus: kekhawatiran kontra-intelijen yang sah, dan upaya sistematis menekan perbedaan pendapat.
Mantan kepala spionase Israel, David Barnea, mengungkap bahwa menjelang perang 12 hari pada Juni 2025, ia menyetujui masuknya puluhan agen dengan tugas intelijen dan sabotase. Dalam konferensi di Israel 22 Oktober, ia mengaku sengaja memancing otoritas Iran menangkap ribuan warga yang tidak punya kaitan dengan Mossad, demi melindungi agen asli mereka. Strategi ini diakui berhasil, hampir semua aset mereka tetap tak teridentifikasi.
Dampaknya bagi masyarakat Iran sangat luas. Sejak perang 2025, otoritas mempercepat hukuman untuk kasus keamanan nasional: penangkapan massal, persidangan kilat, penjara panjang, penyitaan aset, hingga eksekusi. Sasaran tak hanya terduga mata-mata, tapi juga demonstran, jurnalis, pengacara, dan kelompok minoritas. Amnesty International dan Human Rights Watch mencatat adanya pengakuan yang dipaksakan, penolakan pembelaan yang efektif, serta tuduhan keamanan nasional yang diarahkan ke pembangkang. Situasi ini membuat ruang sipil semakin sempit dan warga hidup dalam ketakutan.