Pemerintah Inggris resmi menjatuhkan sanksi terhadap 15 tokoh militer dan keamanan Sudan yang dianggap bertanggung jawab atas kekejaman selama jatuhnya Kota El-Fasher. Sanksi ini menyasar komandan dari kedua kubu yang bertikai, yaitu Rapid Support Forces (RSF) dan Sudanese Armed Forces (SAF), atas tuduhan kejahatan perang, termasuk kekerasan seksual, penyiksaan, dan serangan terhadap warga sipil.
Langkah ini mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset. Menurut Kantor Luar Negeri Inggris, tujuan sanksi adalah memastikan dunia mengetahui kekejaman yang terjadi di El-Fasher. Keputusan ini menyusul rilisnya laporan yang didanai Inggris dari Centre for Information Resilience, yang mengungkap kampanye kelaparan sistematis dan kekerasan seksual terkait konflik terhadap warga sipil Sudan.
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, menegaskan bahwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan harus bertanggung jawab dan dukungan dari semua pihak eksternal terhadap pihak yang bertikai harus dihentikan. Sanksi dijatuhkan setahun setelah jatuhnya El-Fasher, yang menjadi titik fokus perang Sudan tahun lalu ketika warga sipil menghadapi pengepungan berkepanjangan, pembunuhan massal, kekerasan seksual, dan serangan terhadap rumah sakit.
Miliband menyebut perang di Sudan telah menciptakan bencana kemanusiaan. Investigasi yang didanai Inggris menunjukkan bahwa pemerkosaan dan kelaparan masih dijadikan senjata terhadap rakyat Sudan. Sanksi juga dijatuhkan kepada Kolonel RSF Hussein Abu Jalak dan Al-Nour Ahmed Adam alias al-Qubba, yang berperan besar dalam pengepungan dan serangan terhadap kota.
Inggris juga mengalokasikan 5 juta poundsterling (sekitar Rp100 miliar) untuk mendukung penyintas kekerasan seksual di Sudan dan 10 juta poundsterling (sekitar Rp200 miliar) untuk bantuan kemanusiaan. Menurut Amnesty International, puluhan ribu warga sipil tewas dan 14 juta orang mengungsi sejak perang pecah pada April 2023.
Analisis Dampak: Sanksi ini menjadi sinyal tekanan internasional yang lebih keras terhadap kedua kubu di Sudan, namun efektivitasnya masih dipertanyakan karena tidak menyentuh akar pendanaan perang. Bagi masyarakat Sudan, bantuan kemanusiaan yang menyertai sanksi menjadi oase di tengah krisis, meski skalanya jauh dari cukup untuk 14 juta pengungsi. Langkah Inggris juga berpotensi mendorong negara-negara lain, terutama sekutu Barat, untuk mengikuti jejak serupa. Namun tanpa tindakan kolektif PBB, impunitas di Sudan masih sulit dipatahkan.