Baku, Azerbaijan — Keputusan pemerintah Azerbaijan yang secara tidak langsung melarang penggunaan hijab di sekolah telah memicu gelombang protes. Amandemen yang disetujui bulan lalu memang tidak secara eksplisit menyebut larangan jilbab, namun aturan ini melarang pakaian yang dianggap melanggar "prinsip sekularisme" di lingkungan sekolah. Akibatnya, sejumlah sekolah mulai mencegah siswa dan guru yang mengenakan hijab untuk masuk kelas.
Salah satu guru, Zahra Hasanova, mengaku mendapat informasi bahwa ia tidak lagi bisa mengenakan hijab di sekolah. "Sejujurnya, saya sedikit emosional. Saya terluka," ujarnya kepada Al Jazeera. "Ini pilihan pribadi, dan jika suatu hari saya ingin melepasnya, itu juga harus menjadi pilihan saya."
Badan Pers Azerbaijan (APA) menyatakan bahwa amandemen ini bertujuan menciptakan keseragaman pakaian yang mencerminkan "prinsip sekular" negara. Meski sekitar 96 persen populasi Azerbaijan beragama Islam, konstitusi negara menetapkan Azerbaijan sebagai negara sekuler yang tetap menjamin kebebasan beragama.
Protes tidak hanya terjadi di jalanan. Video-video yang beredar menunjukkan siswa memeluk guru mereka sambil menangis setelah ditolak masuk sekolah. Media lokal melaporkan setidaknya dua sekolah melakukan boikot kelas sebagai bentuk protes. Jurnalis Polad Aslanov, yang sedang menjalani hukuman 113 tahun penjara atas tuduhan pengkhianatan berat, bahkan memulai aksi mogok makan sebagai bentuk solidaritas. "Meskipun berada di penjara, saya menyuarakan protes terhadap pelanggaran hak konstitusional kami dengan satu-satunya cara yang tersedia — mogok makan!" tulisnya dalam pesan yang diposting istrinya di Facebook.
Gelombang protes juga menyebar ke Turkiye. Sejumlah demonstran berkumpul di luar konsulat Azerbaijan di Istanbul, menuntut otoritas Baku meninjau ulang kebijakan tersebut. Beberapa pihak menarik paralel antara situasi ini dengan "kudeta postmodern" Turkiye pada 1997, ketika perempuan berhijab dilarang mengikuti kuliah dan diberhentikan dari pekerjaan pegawai negeri.
Analisis Dampak: Kebijakan ini berpotensi memperlebar jurang antara pemerintah sekuler Azerbaijan dengan mayoritas penduduknya yang Muslim. Jika protes berlanjut, stabilitas sosial dan reputasi internasional Azerbaijan bisa terganggu, terutama di tengah tekanan global terhadap kebebasan beragama. Selain itu, langkah represif seperti pemutusan internet yang dilaporkan (meski belum terkonfirmasi) dapat memicu kritik lebih keras dari komunitas internasional.