Steve Witkoff, utusan khusus mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah, belum lama ini mengumumkan peluncuran fase kedua dari rencana perdamaian 20 poin untuk Jalur Gaza. Rencana ini, yang digagas oleh Trump, bertujuan untuk mengakhiri konflik di Gaza dan beralih dari gencatan senjata menuju demiliterisasi, pemerintahan teknokrat, serta rekonstruksi total.
Lewat unggahan di media sosial, Witkoff menjelaskan bahwa fase kedua akan membentuk pemerintahan transisi di wilayah Palestina yang hancur lebur itu. Selain itu, rencana ini juga mencakup demiliterisasi penuh dan upaya rekonstruksi besar-besaran di Gaza. Amerika Serikat, kata Witkoff, berharap Hamas akan sepenuhnya mematuhi kewajibannya, termasuk segera mengembalikan jenazah sandera terakhir. Kegagalan mematuhi akan berujung pada konsekuensi serius.
Namun, gencatan senjata yang dimediasi AS dan mulai berlaku Oktober lalu ini disebut telah dilanggar Israel lebih dari 1.190 kali. Menurut Kantor Media Pemerintah Gaza, pelanggaran tersebut menewaskan lebih dari 400 warga Palestina dan menghambat masuknya bantuan kemanusiaan krusial. Hamas sendiri, yang sebelumnya mengutuk pelanggaran gencatan senjata oleh Israel, belum memberikan komentar resmi terkait pengumuman Witkoff. Meski demikian, Al Jazeera melaporkan bahwa kelompok itu sebelumnya menyatakan siap melepas pemerintahan sehari-hari di Gaza, sesuai kerangka rencana Trump.
Reporter Al Jazeera Tareq Abu Azzoum di Deir al-Balah, Gaza tengah, mencatat bahwa rincian mengenai struktur dan wewenang badan provisional yang akan memerintah di Gaza masih belum jelas. Banyak pertanyaan serius muncul, terutama terkait rekonstruksi Gaza, mengingat lebih dari 80 persen bangunan di sana rusak parah atau hancur akibat serangan Israel. Abu Azzoum juga menyoroti bahwa “daya tahan gencatan senjata itu sendiri tetap menjadi variabel kunci. Setiap kemunduran bisa menunda atau bahkan menggagalkan rencana ini.”
Israel juga belum mengeluarkan pernyataan mengenai pengumuman fase kedua rencana Trump ini. Proposal 20 poin yang pertama kali diajukan September lalu itu juga mencakup pembentukan “Dewan Perdamaian” yang akan diketuai Trump, serta pengerahan “pasukan stabilisasi internasional” untuk mengawasi keamanan di Gaza. Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan mengatakan mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, akan memimpin dewan tersebut, yang bertugas mengawasi pemerintahan teknokrat Palestina di Gaza.
Di sisi lain, PBB dan berbagai kelompok kemanusiaan yang bekerja di Gaza terus mendesak Israel untuk mengizinkan pengiriman bantuan tanpa hambatan, termasuk makanan, perlengkapan tempat tinggal, dan alat berat untuk membersihkan puing serta membangun kembali rumah. Para ahli hukum juga mengingatkan bahwa pembatasan berkelanjutan ini melanggar kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan di Jalur Gaza untuk memenuhi kebutuhan warga Palestina di wilayah yang dikuasainya.