UGANDA—Menjelang pemilihan umum yang krusial pada 15 Januari, Uganda mendadak memblokir akses internet secara nasional. Langkah kontroversial ini sontak memicu kecaman keras dari berbagai pihak internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amnesty International, yang menyebutnya sebagai ancaman serius bagi kebebasan berekspresi dan informasi.
PBB melalui Kantor Hak Asasi Manusia mereka mengungkapkan keprihatinan mendalam atas pembatasan komunikasi ini. "Akses terbuka terhadap komunikasi dan informasi adalah kunci untuk pemilu yang bebas dan jujur," kata mereka dalam sebuah unggahan di media sosial, Rabu. PBB menegaskan, seluruh warga Uganda harus bisa berpartisipasi dalam menentukan masa depan negara mereka.
Pemadaman internet ini terjadi setelah badan regulator pemerintah Uganda menginstruksikan operator seluler untuk memblokir akses internet publik, dimulai Selasa malam. Ini hanya sehari sebelum pemilu umum yang dijadwalkan pada Kamis, 15 Januari, di negara Afrika Timur tersebut.
Lembaga pemantau internet, NetBlocks, mengonfirmasi pada Rabu bahwa Uganda "berada di tengah pemadaman internet yang meluas." NetBlocks juga memperingatkan, alih-alih menghentikan misinformasi, tindakan ini justru berpotensi membatasi transparansi dan meningkatkan risiko kecurangan suara.
Pemerintah Presiden Uganda Yoweri Museveni, 81 tahun, dituding selama bertahun-tahun melakukan penindasan terhadap para kritikusnya. Mereka sering menangkap pemimpin oposisi politik beserta para pendukungnya. Dalam pemilu kali ini, Museveni ditantang oleh bintang pop yang beralih menjadi politikus, Bobi Wine, yang kampanye-kampanyenya sering diganggu pihak berwenang Uganda.
PBB sendiri sebelumnya sudah memperingatkan bahwa warga Uganda akan menghadapi pemilu di tengah "represi dan intimidasi yang meluas terhadap oposisi politik, pembela hak asasi manusia, jurnalis, dan mereka yang menyuarakan perbedaan pendapat."
Pihak Komisi Komunikasi Uganda membela langkah pemadaman internet. Mereka beralasan tindakan ini penting untuk menekan "misinformasi, disinformasi, kecurangan pemilu, dan risiko terkait lainnya."
Namun, Tigere Chagutah, Direktur Regional Amnesty International untuk Afrika Timur dan Selatan, mengutuk pembatasan tersebut sebagai "serangan berani terhadap hak kebebasan berekspresi." "Ini sangat mengkhawatirkan, terjadi tepat sebelum pemilu krusial yang sudah diwarnai represi besar-besaran dan penindakan tak terduga terhadap partai oposisi serta suara-suara berbeda," tegas Chagutah dalam pernyataannya, Rabu.
"Pemadaman total mengganggu mobilitas, mata pencaharian, dan kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi vital. Ini secara inheren tidak proporsional menurut hukum hak asasi manusia internasional dan tidak boleh pernah diberlakukan," tambahnya.
Sebagai catatan, kekerasan meluas selama kampanye pemilu umum Uganda sebelumnya pada tahun 2021 menewaskan setidaknya 54 orang, menurut Human Rights Watch. Saat itu, pihak berwenang juga memutus akses media sosial dan internet.