Aksi protes pelajar yang awalnya meletus di kawasan berpenghasilan rendah Seine-Saint-Denis, Paris utara, kini telah menyebar ke seluruh penjuru Prancis. Selama hampir dua minggu terakhir, ratusan sekolah menengah (lycée) diblokade, memaksa sekitar 400 sekolah ditutup demi keamanan staf dan siswa. Gelombang demonstrasi ini bahkan mulai merembet ke kalangan mahasiswa universitas.
Kekerasan pun tak terhindarkan. Insiden pembakaran menghanguskan aula utama sebuah sekolah di Nantes, disertai titik-titik api kecil di gerbang sekolah berbagai daerah. Menteri Pendidikan Édouard Geffray melaporkan 65 staf pengajar terluka, sementara pihak kepolisian mencatat sekitar 300 petugas dan pemadam kebakaran cedera serta 2.000 orang diamankan, mayoritas anak di bawah umur. Di sisi lain, kelompok pelajar mengklaim banyak demonstran menjadi korban kekerasan aparat, termasuk dua remaja yang mengalami luka serius pada mata.
Tuntutan utama para pelajar sebenarnya cukup jelas: mereka mendesak pemerintah menambah anggaran pendidikan, merekrut lebih banyak guru, memperkecil ukuran kelas, dan merenovasi gedung sekolah yang dinilai memprihatinkan. Isu-isu ini mendapat simpati luas dari masyarakat Prancis yang juga merasakan dampak keterbatasan fasilitas publik.
Namun, yang membuat situasi ini jauh lebih berbahaya bagi Presiden Emmanuel Macron bukan sekadar daftar tuntutan tersebut. Sejarah mencatat sejak protes mahasiswa Mei 1968, pemerintah Prancis selalu waspada terhadap kekuatan pemuda di jalanan karena sifatnya yang tak terprediksi dan sulit diajak bernegosiasi. Ditambah lagi, pemilu presiden tinggal beberapa bulan lagi, membuat posisi Macron berada dalam tekanan ekstrem yang oleh media Le Monde disebut sebagai 'keringat dingin'.