Ketegangan di Timur Tengah kian memuncak setelah puluhan menteri luar negeri dari negara-negara Arab dan Muslim berkumpul darurat di Riyadh, Arab Saudi. Pertemuan ini menyepakati respons kolektif terhadap rentetan serangan Iran, sekaligus menegaskan hak setiap negara untuk membela diri. Langkah ini menjadi sorotan di tengah konflik antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang sudah memasuki minggu keempat, menimbulkan kekacauan luas di kawasan.
Kondisi ini dipicu oleh aksi balasan Iran yang menargetkan berbagai fasilitas energi di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Serangan drone serta rudal balistik itu dilakukan sebagai respons atas serangan Israel ke ladang gas South Pars, sumber energi terbesar Iran. Sebelumnya, Israel juga melancarkan serangkaian pembunuhan pejabat tinggi keamanan Iran, termasuk Ali Larijani, komandan paramiliter Basij Gholamreza Soleimani, dan kepala intelijen Esmail Khatib.
Pertemuan di Riyadh pada hari Rabu lalu dihadiri oleh perwakilan dari Qatar, Azerbaijan, Bahrain, Mesir, Yordania, Kuwait, Lebanon, Pakistan, Arab Saudi, Suriah, Turki, dan Uni Emirat Arab. Semua negara ini merasakan dampak langsung dari eskalasi konflik, baik berupa serangan langsung, ancaman puing-puing jatuh, pasokan energi yang menipis, hingga potensi pengungsian massal jika perang berlanjut.
Lebanon, misalnya, menderita korban jiwa yang parah, tercatat lebih dari 968 orang tewas dalam waktu kurang dari tiga minggu. Ini akibat serangan balasan Hizbullah ke Israel yang dilanjutkan dengan invasi darat Israel di Lebanon selatan. Aksi Hizbullah sendiri merupakan respons atas kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei yang terbunuh di hari pertama perang.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis hari Kamis, para diplomat menegaskan perubahan sikap yang signifikan. Negara-negara yang sebelumnya cenderung bersimpati pada Iran, kini secara tegas menyatakan "hak negara untuk membela diri" sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB. Mereka juga mengutuk keras "serangan yang disengaja oleh Iran" menggunakan rudal balistik dan drone yang menyasar area permukiman, fasilitas desalinasi air, fasilitas minyak, bandara, hingga posisi diplomatik. Di sisi lain, mereka juga mengecam serangan Israel di Lebanon dan menyebutnya sebagai "kebijakan ekspansionis" Israel di kawasan.
Kesepakatan ini menunjukkan upaya koalisi Arab-Muslim untuk membentuk front bersatu menghadapi perilaku Iran yang kian tak terduga. Namun, pernyataan bersama tersebut masih samar-samar terkait langkah konkret lanjutan. Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, tidak merinci kapan negaranya akan mengambil tindakan untuk mengendalikan Iran. Ini menandakan kompleksitas diplomatik dan kemungkinan adanya pertimbangan strategis yang masih dirahasiakan.
Bagi masyarakat, eskalasi ini berarti ancaman stabilitas regional semakin nyata, dengan potensi gangguan serius pada pasokan energi global dan dampak ekonomi yang tak terhindarkan. Kondisi kemanusiaan, terutama di wilayah seperti Lebanon, juga diprediksi akan terus memburuk jika konflik tidak segera mereda.