Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, bersama keponakannya yang juga anggota parlemen Inggris, Tulip Siddiq, dijatuhi hukuman penjara atas kasus korupsi. Putusan pengadilan di Dhaka pada Senin (waktu setempat) ini menambah panjang daftar kasus hukum yang menjerat keluarga politik berpengaruh tersebut.
Sheikh Hasina divonis 10 tahun penjara setelah terbukti terlibat dalam pengamanan properti secara ilegal dalam proyek lahan pemerintah dekat ibu kota, yang menguntungkan dirinya dan anggota keluarganya. Hasina sendiri sudah berada di pengasingan di India sejak 2024, setelah digulingkan dari kekuasaannya yang berlangsung 15 tahun melalui unjuk rasa mahasiswa besar-besaran. Sebelumnya, ia bahkan telah dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penumpasan protes yang menewaskan sekitar 1.400 orang, menurut PBB.
Tak hanya Hasina, Hakim Mohammed Rabiul Alam dari Pengadilan Khusus-4 juga menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Tulip Siddiq, yang merupakan legislator dari Partai Buruh Inggris. Kakak-kakak Siddiq, Azmina dan Radwan Mujib, juga menerima vonis tujuh tahun penjara atas keterlibatan mereka. Pihak militer Bangladesh bahkan mendesak polisi London untuk segera menangkap dan menyerahkan Tulip serta anggota keluarganya yang buron kepada penegak hukum Bangladesh.
Kasus ini bukanlah yang pertama. Hasina dan Tulip Siddiq sebelumnya juga telah divonis dalam kasus serupa terkait proyek lahan pemerintah, sebuah putusan yang mereka bantah sebagai 'bermotif politik'. Hasina sendiri telah diputuskan bersalah dalam empat kasus korupsi lain dalam proyek yang sama, dengan total hukuman 26 tahun penjara, sementara anak-anaknya, Sajeeb Wazed dan Saima Wazed, juga menerima vonis masing-masing lima tahun. Adiknya, Sheikh Rehana (ibu dari Tulip Siddiq), juga divonis tujuh tahun.
Analisis dan Dampak:
Putusan ini muncul di tengah persiapan Bangladesh menuju pemilihan umum pada 12 Februari mendatang. Hal ini menjadi sorotan karena partai yang pernah berkuasa di bawah Hasina, Awami League, telah dilarang berpartisipasi. Kondisi ini, ditambah dengan serangkaian kasus hukum terhadap Hasina dan keluarganya pasca-penggulingan, menimbulkan pertanyaan serius tentang iklim politik dan keadilan di Bangladesh.
Pemerintahan sementara yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian, Muhammad Yunus, kini berada di bawah pengawasan ketat. Apakah vonis ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum yang transparan atau justru alat untuk menyingkirkan lawan politik secara sistematis menjelang pemilu yang krusial? Perintah penangkapan terhadap anggota parlemen Inggris juga menambahkan dimensi internasional yang rumit pada drama politik di Dhaka ini, menyoroti ketegangan politik yang mendalam di negara tersebut.