Amerika Serikat (AS) kembali memicu ketegangan dengan China. Pemerintahan Presiden Donald Trump secara resmi mengangkat Riley Barnes sebagai koordinator khusus untuk isu-isu Tibet. Langkah ini, yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Marco Rubio bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Tibet (Losar), dipastikan akan membuat Beijing geram dan memandang ini sebagai intervensi terang-terangan terhadap urusan internalnya.
Riley Barnes, yang saat ini juga menjabat Asisten Menlu untuk Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Ketenagakerjaan, akan mengisi peran yang sudah ada sejak tahun 2002 ini. Pengangkatan ini bukan tanpa alasan, AS menegaskan komitmennya untuk mendukung hak-hak tak terpisahkan dan warisan budaya, linguistik, serta agama Tibet yang khas. Rubio secara spesifik menyoroti ketahanan dan semangat bangsa Tibet di seluruh dunia, menekankan dukungan AS terhadap mereka.
Tentu saja, Beijing tidak akan tinggal diam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, sebelumnya sudah menentang keras posisi semacam ini, menganggapnya sebagai 'manipulasi politik' untuk mencampuri urusan dalam negeri mereka dan mengacaukan stabilitas Tibet. China, yang telah memerintah wilayah otonom Tibet sejak tahun 1951 setelah 'pembebasan damai', bersikeras bahwa masalah Tibet adalah murni urusan internal. Di sisi lain, para pemimpin Tibet di pengasingan terus menuduh China menindas budaya dan bahasa mereka, memisahkan keluarga, serta membatasi kebebasan beragama.
Pengangkatan utusan khusus ini menjadi menarik di tengah pola kebijakan luar negeri Trump yang seringkali terlihat inkonsisten. Meski pemerintahannya cenderung kurang bersuara lantang mengenai isu HAM global di beberapa kesempatan, AS justru aktif melakukan intervensi atau ancaman ke negara lain seperti Venezuela, Iran, atau Kuba. Ini mengindikasikan bahwa isu Tibet tetap menjadi kartu penting dalam strategi geopolitik AS untuk menekan pengaruh China. Apalagi, isu ini diperkuat dengan kabar dilanjutkannya siaran Radio Free Asia, yang didanai pemerintah AS, ke China dalam bahasa Mandarin, Tibet, dan Uighur. Hal ini menunjukkan AS serius dalam meningkatkan dukungannya terhadap kelompok minoritas di China, sebuah langkah yang pasti akan memperkeruh hubungan kedua negara adidaya tersebut.