Oman kembali mencuri perhatian di panggung diplomasi Timur Tengah. Dalam kuliahnya di Universitas Cambridge, Inggris, Menteri Luar Negeri Oman Sayyid Badr Albusaidi menyerukan pakta non-agresi yang melibatkan delapan negara pesisir Teluk: enam anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), ditambah Irak dan Iran. Menurutnya, kesepakatan ini adalah prasyarat mutlak untuk membangun arsitektur keamanan kawasan yang inklusif.
Usulan ini bukan tanpa alasan. Albusaidi mengakui mewujudkannya memang sulit. Namun, di tengah ancaman eskalasi baru antara Iran dan Amerika Serikat, kawasan Teluk butuh jalur diplomasi yang nyata. Selama ini, konflik di kawasan sulit diselesaikan karena pengaturan keamanan masih bergantung pada kekuatan luar dan cenderung eksklusif.
Gagasan ini sebenarnya punya akar sejarah. Pada November 1976, para menteri luar negeri delapan negara pesisir Teluk pernah duduk satu meja di Muscat untuk membahas keamanan kolektif pasca-penarikan Inggris. Sayangnya, Revolusi Iran, invasi Soviet ke Afghanistan, dan Perang Iran-Irak membuat rencana itu kandas dan memunculkan blok-blok yang saling mencurigai. Iran pun lama dianggap sebagai ancaman, padahal negara itu menguasai hampir separuh garis pantai Teluk. Tanpa Iran, arsitektur keamanan di kawasan dianggap tidak akan pernah utuh.
Ide ini sempat hidup lagi pada 2019. Kala itu, Menlu Iran Javad Zarif mengusulkan pakta non-agresi di Baghdad, yang didukung Rusia. Presiden Hassan Rouhani juga meluncurkan inisiatif Hormuz Peace Endeavour (HOPE) di PBB. Namun, respons negara-negara Arab saat itu masih dingin karena Iran dituding mendukung kelompok bersenjata. Kini, setelah konflik AS-Israel vs Iran memanas, gagasan serupa justru menguat dari sisi Arab. Arab Saudi dikabarkan sedang membahas kerangka non-agresi dengan Iran, meniru model Helsinki era Perang Dingin. Qatar juga mendorong dialog GCC-Iran, bahkan melibatkan Turkiye dan Pakistan.
Posisi Oman sebagai mediator memang strategis. Negara itu punya rekam jejak panjang menjadi penengah dan pernah menjadi tuan rumah perundingan AS-Iran pada 2025. Usulan pakta non-agresi ini menjadi babak baru upaya meredakan ketegangan di Teluk, meski tantangan kepercayaan antarnegara masih jadi batu sandungan utama.