Krisis pembajakan di perairan Somalia kembali memanas, tetapi dampaknya justru menghantam warga pesisir yang paling rentan. Di kota nelayan Bander Beyla, kawasan Puntland, para nelayan kini terjepit antara himpitan ekonomi dan operasi keamanan yang agresif.
Abdifatah Mohamed (35), yang sudah dua dekade melaut, mengaku hasil tangkapan terus menurun drastis. Ia menuding trawler asing secara masif menguras sumber daya laut Somalia. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan maritim sejak runtuhnya pemerintah pusat pada 1991, yang membuka pintu bagi penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing.
Kemarahan terhadap eksploitasi asing itulah yang mendorong sebagian warga beralih ke pembajakan. Namun, langkah tersebut justru membawa konsekuensi pahit bagi komunitas nelayan setempat. Sejak akhir Agustus, otoritas lokal melarang nelayan melaut selama dua bulan karena khawatir pembajak menyamar sebagai nelayan.
Larangan ini memukul ekonomi keluarga nelayan. Lebih parah, nelayan yang nekat melaut berisiko dituduh sebagai pembajak atau penyuplai logistik kapal sandera. Mereka juga menghadapi ancaman penangkapan hingga kekerasan dari angkatan laut internasional yang kerap salah mengidentifikasi nelayan sebagai pelaku pembajakan.
Nelayan lain, Abdirizak Said, mengungkap puluhan warga telah ditangkap, sebagian besar karena membawa makanan atau khat ke kapal-kapal yang disandera di dekat Bander Beyla. Pemerintah lokal bahkan melarang toko-toko memasok kebutuhan tersebut. Situasi ini menciptakan lingkaran setan: nelayan miskin semakin terpuruk, sementara stigma sebagai pembajak membayangi mereka.
Analisis Dampak: Kebijakan keamanan yang terlalu luas tanpa membedakan nelayan sipil dan pembajak berpotensi memicu krisis kemanusiaan baru di pesisir Somalia. Larangan melaut dua bulan bisa memicu kelaparan dan migrasi warga ke kota. Di sisi lain, operasi internasional perlu memperkuat mekanisme verifikasi agar nelayan tidak salah tangkap, sekaligus mendorong solusi jangka panjang berupa penguatan patroli perairan Somalia dan kerja sama internasional untuk menghentikan penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing.