Jakarta - Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, akhirnya angkat bicara soal masa kelam perbudakan. Dalam pernyataannya yang dimuat di The Guardian, ia menyatakan Inggris terbuka untuk meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perdagangan budak transatlantik. Namun, ada syarat yang tegas: Inggris menolak membayar reparasi atau ganti rugi kepada negara-negara korban.
Pernyataan ini muncul tepat saat negara-negara Persemakmuran (Commonwealth) berkumpul di Antigua dan Barbuda untuk KTT empat hari. Raja Charles yang tiba pekan lalu di St John's, ibu kota Antigua dan Barbuda, menjadi tuan rumah pertemuan para pemimpin negara-negara bekas jajahan Inggris tersebut.
Burnham menulis, "Saya ingin mengungkapkan kesedihan dan penyesalan saya atas rasa sakit dan penderitaan yang dialami jutaan orang, dan mengakui cara hal itu masih membentuk dunia kita saat ini." Pernyataan ini dianggap sebagai permintaan maaf pribadi dari Burnham.
Meski begitu, negara-negara Karibia yang selama ini vokal menuntut reparasi menilai Inggris masih kurang serius. Sementara itu, pemimpin Partai Konservatif oposisi, Kemi Badenoch, mengkritik langkah Burnham sebagai "terlalu banyak merenung" (navel-gazing).
Sebagai informasi, perbudakan transatlantik berlangsung antara abad ke-16 hingga ke-19. Sekitar 12 juta orang Afrika diperbudak dan diangkut paksa ke Amerika. Inggris dan Portugal tercatat bertanggung jawab atas sekitar 70 persen ekspor orang Afrika ke Amerika. Inggris sendiri mengangkut 3,1 juta orang Afrika ke koloninya, meski hanya 2,7 juta yang selamat sampai tujuan.
Selain isu maaf, Burnham juga menyoroti soal restrukturisasi utang untuk negara-negara termiskin. Ia menegaskan, Inggris ingin tetap menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan dengan sekutu Persemakmuran. "Di dunia yang semakin terpecah dan berbahaya, keluarga bangsa-bangsa di Persemakmuran sangat penting bagi kepentingan kita," tulisnya.