Pemerintahan transisi Venezuela di bawah pimpinan Delcy Rodríguez resmi menandatangani kesepakatan dengan raksasa energi Amerika Serikat, General Electric (GE), untuk membangun kembali jaringan listrik nasional yang porak-poranda. Langkah ini diumumkan langsung dalam acara yang disiarkan televisi dari Istana Kepresidenan, Senin lalu.
Kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bahwa Rodríguez—yang sebelumnya dikenal sebagai kritikus keras AS sebelum penggulingan Nicolás Maduro—kini mulai membuka lebar pintu ekonomi Venezuela bagi investor dan perusahaan Amerika. Namun, langkah ini tidak lepas dari sorotan tajam. Para kritikus menilai, meskipun Rodríguez tampak melonggarkan kendali negara atas sektor ekonomi, institusi-institusi kunci lainnya masih berada dalam genggaman partainya.
Venezuela selama bertahun-tahun dilanda krisis listrik parah. Pemadaman bisa berlangsung hingga 10 jam atau lebih, bahkan melumpuhkan ibu kota, Caracas. Jaringan listrik yang dinasionalisasi pada era Hugo Chávez (2007) itu memang sudah sangat membutuhkan perbaikan dan investasi besar-besaran. Pemerintah Maduro dulu kerap menyalahkan kekeringan di Bendungan Guri sebagai penyebab utama krisis. Namun, para analis justru menyoroti kurangnya perawatan dan investasi di sektor kelistrikan sebagai akar masalah yang menghambat pemulihan ekonomi Venezuela.
Menteri Energi Rolando Alcalá, yang baru menjabat tiga bulan lalu, menjadi arsitek di balik kesepakatan ini. Pengangkatannya disambut positif karena dianggap membawa angin segar setelah enam tahun kementerian dipimpin oleh jenderal militer yang gagal memperbaiki sistem kelistrikan yang ambruk.
Di sisi lain, kerja sama dengan pemerintahan Trump semakin erat. Pekan lalu, pasukan AS dan Venezuela bahkan melakukan operasi militer bersama yang menewaskan pemimpin geng kriminal Tren de Aragua. Hal ini dulu mustahil terjadi di era Maduro. Meski begitu, pihak oposisi Venezuela mengingatkan bahwa perubahan nyata masih jauh panggang dari api. Mereka mencatat, lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dewan pemilih masih dikuasai oleh loyalis Maduro.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menegaskan bahwa solusi jangka panjang bagi Venezuela adalah pemilu yang bebas dan adil. "Ini bukan hanya soal kebenaran, tapi juga syarat mutlak untuk menarik investasi yang mereka butuhkan," ujarnya. Namun, ia mengakui bahwa kondisi untuk pemilu semacam itu harus diciptakan terlebih dahulu.