Sorotan tajam mengarah ke Inggris! Di tengah gempuran konflik Gaza, dukungan London untuk Israel kini dipertanyakan serius. Sebuah tribunal independen bahkan menuding Inggris terlibat dalam potensi kejahatan perang. Lantas, bagaimana respons pemerintah dan apa dampaknya bagi reputasi internasional Sang Ratu?
Al Jazeera English melaporkan, peran Inggris dalam konflik Israel-Gaza menjadi sorotan tajam setelah sebuah tribunal independen, Gaza Tribunal, menuding London terlibat dalam potensi kejahatan perang. Tribunal yang dibentuk oleh Anggota Parlemen Inggris, Jeremy Corbyn, ini menyimpulkan bahwa Inggris telah gagal dalam tugasnya mencegah genosida dan bahkan dituduh terlibat dalam kekejaman yang terjadi di Gaza.
Tuduhan serius ini bukan tanpa dasar. Sejak konflik memanas, ribuan warga Inggris membanjiri jalanan kota-kota besar, mendesak pemerintah menghentikan pasokan senjata dan perangkat keras militer lainnya ke Israel. Dalam persidangan Gaza Tribunal, para dokter dan pekerja bantuan memberikan kesaksian memilukan tentang kengerian yang mereka saksikan di Jalur Gaza. Sementara itu, jurnalis turut membeberkan bukti pengiriman senjata dan dugaan penerbangan mata-mata yang beroperasi dari pangkalan udara Inggris terdekat.
Laporan akhir Gaza Tribunal, yang dirilis pada 16 Maret, merekomendasikan agar Inggris segera mengakhiri semua bentuk kerja sama militer dengan Israel. Menurut tribunal, dukungan tak tergoyahkan Inggris terhadap Israel tidak lagi bisa dibenarkan secara hukum maupun moral. Namun, hingga berita ini diturunkan, pemerintah Inggris belum memberikan komentar resmi terkait tuduhan dan rekomendasi tersebut.
Situasi ini menempatkan pemerintah Inggris dalam posisi dilematis. Di satu sisi, mereka dihadapkan pada tekanan publik dan temuan tribunal yang menuding adanya keterlibatan dalam kejahatan kemanusiaan. Di sisi lain, Inggris memiliki hubungan historis yang kuat dengan Israel dan merupakan sekutu dekat Amerika Serikat. Kegagalan pemerintah untuk merespons atau mengambil tindakan bisa berdampak serius pada reputasi internasional Inggris, memicu kritik lebih lanjut dari komunitas global, dan berpotensi memicu gejolak politik di dalam negeri. Kasus ini juga menyoroti kompleksitas diplomasi dan etika dalam konflik bersenjata, di mana negara-negara pendukung bisa turut dimintai pertanggungjawaban atas tindakan sekutunya.