NEW DELHI ā Di tengah gelombang pengucilan global terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, India justru mempererat hubungan dengan Israel. Bahkan ketika sekutu-sekutu tradisional Israel seperti Inggris, Prancis, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Norwegia telah melarang masuk Menteri Keuangan ekstrem kanan Israel, Bezalel Smotrich, India menyambutnya dengan karangan bunga dan kunjungan multi-kota pada September 2025.
Smotrich, yang dikenal mendukung pembersihan etnis Palestina di Gaza dan aneksasi Tepi Barat, menandatangani kesepakatan dagang di New Delhi, mengunjungi bursa saham di Mumbai, dan melihat pusat investasi baru di Gujaratānegara bagian asal Modi. Kunjungan ini terjadi saat Israel terus melancarkan serangan ke Gaza yang telah menewaskan sedikitnya 74.000 warga Palestina, termasuk 21.000 anak-anak, atau sekitar 3 persen dari populasi sebelum perang.
Perubahan drastis ini menandai pergeseran besar kebijakan luar negeri India. Selama puluhan tahun, India adalah salah satu pendukung paling teguh Palestina. Namun sejak Modi dan Partai BJP berkuasa pada 2014, hubungan dengan Israel semakin erat. Pada Februari 2025, Modi bahkan mengunjungi Israel dan disebut Netanyahu sebagai "saudara."
Yang lebih mengejutkan, investigasi Al Jazeera mengungkap India mengekspor senjata ke Israel selama perang Gaza berlangsung. India juga menjadi pembeli senjata terbesar dari Israel di bawah pemerintahan Modi. Padahal, India secara historis selalu menyerukan dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian konflik.
Analisis Dampak: Langkah India ini berpotensi mengisolasi negara tersebut di panggung global, terutama di kalangan negara-negara Global South yang selama ini menjadi mitra tradisionalnya. Masyarakat India sendiri terbelahāsebagian mendukung pendekatan realpolitik Modi untuk kepentingan ekonomi dan teknologi, sementara sebagian lain kecewa karena India dianggap mengkhianati solidaritas terhadap Palestina. Bagi masyarakat internasional, ini menjadi sinyal bahwa kepentingan ekonomi dan aliansi strategis sering kali mengalahkan pertimbangan moral dalam politik luar negeri.