Yaounde, Kamis – Presiden Kamerun Paul Biya akhirnya menetapkan tanggal 7 Februari tahun depan sebagai jadwal pemilihan legislatif dan lokal yang sempat tertunda. Pengumuman ini disampaikan melalui dekrit yang dibacakan di radio publik pada Senin (24/11), di tengah situasi politik negara yang memanas.
Keputusan ini keluar saat otoritas Kamerun gencar melakukan tindakan represif terhadap pihak oposisi. Ini terjadi sekitar satu tahun setelah pemilihan presiden yang kembali memenangkan Biya, pria berusia 93 tahun yang tercatat sebagai kepala negara tertua di dunia dan telah berkuasa sejak 1982.
Kemenangan Biya pada Oktober lalu sempat memicu gelombang protes besar yang dibalas dengan tindakan keras aparat keamanan. Berdasarkan laporan Human Rights Watch yang dikutip AFP, pasukan keamanan menahan hingga 2.000 orang, dan sebagian di antaranya masih mendekam di penjara hingga kini.
Pemerintah sebelumnya telah dua kali menunda pemilu legislatif dan lokal ini. Penundaan tersebut memaksa perpanjangan masa jabatan anggota parlemen hingga 20 Desember dan anggota dewan kota hingga 28 Februari 2027. Selain itu, publik masih menunggu perombakan kabinet yang dijanjikan hampir setahun lalu, serta pengangkatan wakil presiden—posisi yang baru dihidupkan kembali melalui reformasi konstitusi pada April lalu.
Isu kesehatan Biya juga masih menjadi sorotan. Meski pemerintah melarang pembahasan media mengenai kondisi kesehatan presiden sejak 2024, kritik terus mengalir, terutama setelah Biya kembali ke Yaounde pada akhir Agustus usai lebih dari dua bulan berada di Jenewa. Di sisi lain, otoritas baru-baru ini membekukan partai oposisi Cameroon National Salvation Front (FSNC) setelah kandidatnya, Issa Tchiroma Bakary, memproklamirkan diri sebagai pemenang dan memilih mengasingkan diri ke Gambia.