Yerusalem, Tepi Barat – Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, secara sepihak membatalkan sebagian isi Perjanjian Hebron 1997. Langkah ini efektif mencabut kewenangan Otoritas Palestina dalam mengatur perencanaan dan konstruksi di kawasan H2, termasuk area sekitar Masjid Ibrahimi di kota Hebron, Tepi Barat yang diduduki.
Dalam pidatonya, Smotrich yang dikenal sebagai politisi sayap kanan ekstrem menyebut langkah ini sebagai 'langkah bersejarah' untuk memperdalam 'kedaulatan Israel'. Kawasan H2 adalah zona yang selama ini berada di bawah kendali militer Israel, namun urusan sipil seperti tata kota dan perizinan bangunan sebelumnya dipegang oleh dewan kota Palestina.
Keputusan ini menuai kecaman keras. Chris Doyle, Direktur Council for Arab-British Understanding, menyebut langkah itu 'sangat berbahaya'. Menurutnya, Hebron adalah kota paling rawan ketegangan di Tepi Barat. Mengubah pengaturan yang sudah ada demi memperkuat pendudukan Israel hanya akan memicu eskalasi konflik.
Masjid Ibrahimi sendiri adalah situs suci bagi tiga agama Ibrahim (Islam, Kristen, dan Yahudi). Di tempat inilah makam Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan istri-istri mereka berada. Selama ini, status quo situs tersebut diatur ketat dalam perjanjian damai 1997.
Tindakan Smotrich ini bukanlah insiden terpisah. Langkah ini mengikuti keputusan kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu awal tahun ini yang mempermudah pemukim Yahudi membeli tanah di Tepi Barat. Data PBB mencatat, sejak awal tahun, pemukim Israel telah membunuh 13 warga Palestina di wilayah tersebut.
Penganalisis menilai langkah ini menghancurkan sisa-sisa kepercayaan terhadap proses perdamaian. Dengan mencabut kewenangan perencanaan kota, Israel secara efektif mempercepat aneksasi de facto atas Hebron, kota terbesar di Tepi Barat yang menjadi simbol perlawanan Palestina.