PBB menyoroti keras penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat keamanan Prancis dalam membubarkan aksi unjuk rasa pelajar yang berlangsung sejak pertengahan September. Dalam pernyataan resmi yang dirilis Rabu, empat pakar HAM PBB—termasuk Gina Romero dan Farida Shaheed—menilai skala penangkapan yang mencapai ribuan orang, mayoritas anak di bawah umur, sebagai tindakan yang tidak proporsional dan berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.
Unjuk rasa yang awalnya dipicu kondisi gedung sekolah yang rusak, kelas penuh sesak, dan tingginya angka absensi guru ini kemudian meluas menjadi demonstrasi nasional menolak kenaikan biaya hidup. Pemerintah Prancis mengerahkan 70.000 personel keamanan dan menangkap 1.000 orang dalam aksi Sabtu lalu yang diikuti 410.000 demonstran di seluruh negeri. Sepekan sebelumnya, kerusuhan menyebabkan ratusan bisnis dijarah dan 2.700 orang ditahan.
Analis menilai pemerintah Prancis kesulitan merespons tuntutan pelajar karena krisis fiskal dan rencana pemangkasan anggaran pendidikan. Situasi diperparah dengan insiden di Lille, di mana seorang remaja kehilangan tangan akibat ledakan granat saat bentrokan dengan polisi. Pakar PBB menegaskan cedera serius yang dialami demonstran di bawah umur tidak dapat diterima dan mendesak Prancis melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi kepolisiannya.