Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara resmi menunda pemilihan umum yang sudah dinanti selama hampir dua dekade. Dalam dekrit terbarunya, Abbas menggabungkan pemilihan legislatif dan presiden menjadi satu momen pada 11 September 2027 mendatang, mundur dari jadwal awal November 2026. Keputusan ini diambil setelah komite pejabat tinggi Palestina menggelar rapat darurat pada Sabtu pagi.
Alasan resmi yang diungkapkan otoritas Palestina cukup kompleks. Mereka menilai situasi di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza belum kondusif untuk pesta demokrasi. Israel disebut tidak mengizinkan masuknya logistik pemilu dan pengawas internasional ke Gaza. Selain itu, operasi militer Israel, perluasan permukiman ilegal, hingga kekerasan pemukim di Tepi Barat dianggap membuat pemilu yang adil mustahil digelar. Penahanan pajak oleh Israel dan pembatasan kebebasan kandidat juga menjadi faktor penghambat.
Keputusan ini menuai kritik tajam. Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, menuduh Abbas tengah membodohi komunitas internasional dengan membatalkan janji pemilu. Sementara itu, penundaan ini diprediksi semakin mengikis kredibilitas Otoritas Palestina (PA) di mata rakyatnya sendiri dan negara-negara donor yang selama ini membiayai operasional mereka. Tanpa pemilu, para pemimpin lama Palestina tetap tidak tersentuh oleh proses regenerasi politik.
Sejarah mencatat, pemilu legislatif terakhir digelar pada 2006, di mana Hamas mengalahkan Fatah. Perpecahan itu berujung pada perebutan kekuasaan dan Hamas menguasai Gaza hingga kini. Abbas sendiri terakhir terpilih pada 2005, dan masa jabatannya seharusnya berakhir 2009. Sejak saat itu, pria berusia 90 tahun tersebut memerintah melalui dekrit presiden tanpa legitimasi pemilu baru.