Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengambil langkah drastis dengan mengerahkan pasukan militer ke tiga provinsi untuk memerangi krisis kejahatan, narkoba, dan geng yang makin merajalela. Namun, keputusan ini justru memicu kekhawatiran banyak pihak, sementara warga di pusat konflik, seperti di Cape Flats, Cape Town, justru menyambutnya dengan pesimisme.
Di daerah-daerah kumuh yang padat penduduk, seperti Tafelsig di Mitchells Plain, jejak kekerasan geng sudah jadi pemandangan sehari-hari. Simbol geng Hard Livings, misalnya, terpampang jelas di dinding. Warga di sana sudah terlalu lelah dan apatis dengan kondisi yang nyaris setiap hari diwarnai penembakan. Michael Jacobs, ketua forum polisi komunitas setempat, menggambarkan bagaimana horor penembakan bisa terjadi kapan saja, siang maupun malam, di tengah pemukiman padat dan rumah-rumah reyot.
Beberapa waktu terakhir saja, empat orang, termasuk bayi berusia sembilan bulan, tewas ditembak di sarang narkoba di Athlone. Bahkan, seorang ulama Muslim yang dihormati juga menjadi korban tewas ditembak saat keluar dari masjid, diduga terkait perselisihan pribadi dengan pemimpin geng. Tragedi lain menimpa dua siswi sekolah dan sopir taksi di Atlantis, salah satunya tewas, setelah ditembak di luar sekolah.
Pengerahan militer ini diumumkan Presiden Ramaphosa usai pidato kenegaraannya pada 12 Februari lalu. Meski tentara berseragam dan kendaraan bersenjata akan segera tiba, warga Tafelsig ragu ini akan membawa perubahan signifikan.
Para kritikus juga menyuarakan kecurigaan bahwa langkah ini hanyalah 'pemanis bibir' atau solusi dangkal. Mereka mempertanyakan kebijaksanaan menempatkan militer, yang memiliki rekam jejak kekerasan, di tengah masyarakat, apalagi dengan isu korupsi polisi di level tertinggi yang baru-baru ini mencuat.
Analisis dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pengerahan militer mungkin hanya meredam gejala, bukan menyelesaikan akar masalah. Tanpa penanganan serius terhadap kemiskinan ekstrem, kesenjangan sosial yang menganga, dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta pekerjaan, geng-geng akan terus berkembang biak. Langkah ini dikhawatirkan hanya menjadi upaya jangka pendek yang tidak menyentuh persoalan struktural, bahkan berpotensi menimbulkan trauma baru akibat kehadiran aparat bersenjata di tengah masyarakat sipil.