NEW DELHI - Sebuah perdebatan panas tengah mengguncang lanskap politik India. Sorotan utama kali ini datang dari Sharjeel Imam, seorang cendekiawan Muslim berusia 38 tahun yang saat ini mendekam di penjara New Delhi. Dalam wawancara eksklusif dengan situs berita The Quint pada 29 September lalu, Imam mempertanyakan fondasi nasionalisme India yang dianggapnya gagal mewakili kelompok minoritas terbesar di dunia.
Imam menyoroti ironi besar dalam sistem demokrasi India. Meskipun negara tersebut merupakan rumah bagi sekitar 210 juta umat Muslimāsalah satu populasi Muslim terbesar di duniaāmereka dinilai nyaris tidak memiliki suara dalam pemerintahan. Ia menuding konstitusi India terlalu terpusat pada kekuasaan dan menilai praktik sekularisme di sana justru bersifat 'Islamofobia' dan picik. Menurutnya, demokrasi saat ini hanya dijadikan alat untuk menutup akses politik dan hak-hak masyarakat Muslim.
Latar belakang akademis Imam yang mumpuni, sebagai lulusan IIT Bombay dan peneliti sejarah politik di JNU, membuat kritiknya berbobot. Isu ini mencuat tajam setelah pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Narendra Modi mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan (CAA) pada 2019. Kebijakan tersebut memberikan jalur cepat kewarganegaraan bagi pengungsi non-Muslim dari negara tetangga, yang oleh PBB disebut diskriminatif terhadap Muslim.
Imam sendiri merupakan otak di balik aksi protes damai di Shaheen Bagh yang legendaris. Namun, ia kemudian ditahan pada Januari 2020 dengan tuduhan menghasut kekerasan. Menariknya, kerusuhan baru pecah sebulan setelahnya, melibatkan massa yang menyerang demonstran Muslim. Meski sudah berada di balik jeruji besi saat kerusuhan terjadi, Imam tetap dijerat dengan pasal berat, termasuk UU Anti-Teror, tuduhan pembunuhan, dan makar. Kasus ini memicu kekhawatiran luas mengenai kebebasan berbicara dan kriminalisasi aktivis minoritas di India.