New Delhi, Al Jazeera — Pemerintah India memblokir akses ke aplikasi pesan Telegram secara sementara. Langkah ini diambil untuk menghentikan kebocoran soal ujian yang meresahkan. Telegram langsung menggugat keputusan itu ke pengadilan New Delhi. Mereka menyebut pemblokiran ini tidak konstitusional dan melanggar hak kebebasan berbicara.
Pemblokiran mulai berlaku pada Selasa lalu. Pemerintah menargetkan kanal-kanal di Telegram yang diduga menjual bocoran soal ujian. Namun, Telegram berargumen bahwa tindakan ini terlalu berlebihan. Mereka menyebutnya sebagai 'pembatasan yang tidak proporsional' terhadap hak pengguna.
Dalam gugatannya, Rabu kemarin, Telegram memperingatkan bahwa pemblokiran seperti ini bisa menjadi preseden buruk. Jika dibiarkan, pemerintah bisa seenaknya mematikan platform digital kapan saja. Padahal, lebih dari 150 juta orang di India bergantung pada Telegram, termasuk pelajar dan tenaga pendidik yang menggunakannya untuk belajar.
Polemik ini dipicu oleh batalnya ujian masuk sekolah kedokteran nasional (NEET) bulan lalu. Pemerintah membatalkan ujian setelah menemukan soal-soalnya bocor lebih dulu. Bocoran itu memicu protes mahasiswa di berbagai kota. Bahkan, muncul kelompok satir bernama 'Cockroach Janta Party' yang menuntut Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mundur.
Pendiri Telegram, Pavel Durov, mempertanyakan efektivitas pemblokiran ini. Menurutnya, pemerintah seharusnya menghukum oknum pembocor soal, bukan menghukum 150 juta pengguna yang tidak bersalah. Sementara itu, aktivis hak digital khawatir aturan yang digunakan untuk memblokir Telegram bisa disalahgunakan untuk membungkam kritik. Perdana Menteri Narendra Modi membela langkah ini sebagai tindakan hukum demi kepentingan publik.
Analisis: Kasus ini menjadi ujian besar bagi keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan digital di India. Jika pengadilan memenangkan Telegram, ini akan menjadi preseden kuat untuk melindungi platform komunikasi dari pemblokiran sepihak. Sebaliknya, jika pemerintah menang, kekhawatiran tentang sensor digital akan semakin nyata. India adalah pasar terbesar Telegram, dan keputusan pengadilan di sini bisa memengaruhi kebijakan negara lain.