Resolusi terbaru Parlemen Eropa menuai sorotan tajam. Pasalnya, dokumen yang disahkan pekan lalu itu dianggap mengadopsi agenda Islamofobia ke dalam kebijakan mainstream Uni Eropa. Peneliti senior dari The Bridge Initiative Universitas Georgetown menyoroti bagaimana narasi yang sebelumnya hanya milik kelompok sayap kanan ekstrem kini telah masuk ke institusi tertinggi Eropa.
Resolusi berjudul "Kebutuhan Strategi UE untuk Melawan Entryisme Islamis dan Pengaruh Jaringan Ikhwanul Muslimin" itu lolos dengan 381 suara dukungan, 167 menolak, dan 15 abstain. Yang mengejutkan, usulan dari European People's Party (EPP) -- faksi terbesar di parlemen yang juga asal Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen -- ini mendapat dukungan hampir bulat dari empat kelompok lain, termasuk kubu liberal Renew Europe dan kaum konservatif ECR. Sementara Social Democrats, The Left, dan Greens kompak menolak, namun suara mereka tidak cukup membendung.
Draf resolusi ini mendefinisikan "entryisme Islamis" secara sangat luas, mencakup strategi pengaruh politik, penetrasi institusi, hingga legitimasi ideologis. Yang paling kontroversial, teks tersebut menuding kerangka kerja "diversity, equity, inclusion" (DEI) dan anti-diskriminasi bisa disalahgunakan sebagai kendaraan legitimasi institusional oleh identitas keagamaan yang dipolitisasi. Implikasinya, organisasi seperti Ikhwanul Muslimin dituduh "menyusup" ke masyarakat Eropa lewat inisiatif anti-Islamofobia.
Meski sifatnya tidak mengikat dan negara anggota UE tak wajib menerapkannya, resolusi ini tetap memberikan legitimasi ideologis terhadap kerangka berpikir yang diskriminatif. Seruan untuk memasukkan Ikhwanul Muslimin ke daftar teror juga dinilai sulit terwujud mengingat gerakan tersebut telah lama meninggalkan kekerasan sebagai alat politik. Dampaknya bagi masyarakat Muslim Eropa bisa signifikan: meningkatnya stigmatisasi, pengawasan berlebihan terhadap organisasi komunitas, serta potensi kriminalisasi aktivisme anti-Islamofobia. Di sisi lain, resolusi ini justru memperkuat narasi sayap kanan yang selama ini gencar menyuarakan "invasì" dan "Islamisasi" -- seperti yang terjadi dalam retorika politik di Prancis dan Spanyol belakangan ini.