Kasus pelanggaran keuangan Manchester City (Man City) tidak lagi hanya menjadi urusan sepak bola semata. Isu ini kini merambah ke ranah politik dan perpajakan di Inggris setelah Komite Bendahara (Treasury Committee) Parlemen Inggris mengirimkan surat resmi kepada otoritas pajak negara tersebut, HMRC.
Langkah ini diambil menyusul temuan Liga Premier yang menyebutkan bahwa Man City menggunakan kontrak komersial palsu untuk menggelembungkan pendapatan dan menekan biaya hingga lebih dari £900 juta (sekitar Rp18,6 triliun) selama hampir satu dekade.
Ketua Komite, Meg Hillier, meminta HMRC untuk menyelidiki implikasi pajak dari temuan tersebut. Meskipun Man City membantah semua tuduhan dan berencana mengajukan banding, parlemen ingin memastikan apakah ada potensi kerugian negara dari praktik keuangan klub yang dinilai curang tersebut. HMRC sendiri memiliki kewenangan untuk membatalkan transaksi yang terindikasi fiktif dan menjatuhkan sanksi denda jika ditemukan adanya manipulasi pajak.
Analisis Dampak: Bagi masyarakat umum dan penggemar sepak bola, intervensi parlemen ini menandakan bahwa pelanggaran finansial klub tidak hanya merugikan kompetisi olahraga, tetapi juga berpotensi merugikan kas negara. Jika terbukti ada pelanggaran pajak, ini bisa menjadi preseden buruk bagi klub-klub besar lainnya. Selain itu, tekanan politik ini meningkatkan urgensi transparansi keuangan dalam industri sepak bola modern yang sering kali diwarnai skema finansial rumit.