Situasi keamanan di Afrika Barat, khususnya wilayah Sahel, kian memanas dan berpotensi memicu konflik berskala besar. Serangan udara Amerika Serikat terhadap kelompok ISIS di Nigeria pada 25 Desember lalu, yang dilabeli sebagai 'serangan mematikan', menjadi salah satu pemicu ketegangan terbaru di tengah dinamika geopolitik yang bergejolak.
Peristiwa ini terjadi tak lama setelah Aliansi Negara-negara Sahel (AES) resmi membentuk pasukan gabungan berkekuatan 5.000 personel. Langkah ini diklaim sebagai simbol kemandirian dan otonomi keamanan kawasan dalam menghadapi kelompok teroris. Di sisi lain, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) juga punya rencana ambisius. Mereka berencana mengaktifkan pasukan kontra-terorisme regional beranggotakan 260.000 personel pada Agustus 2025, dengan anggaran fantastis US$2,5 miliar per tahun untuk logistik dan dukungan garis depan.
Namun, di balik narasi perang melawan terorisme, para pengamat justru melihat ada bahaya yang lebih besar. Eskalasi militer yang masif ini bukan hanya tidak efektif mengatasi akar terorisme, melainkan justru mempercepat militerisasi kawasan dan mempertajam ketegangan geopolitik. Wilayah Sahel terancam terseret ke dalam konflik antarnegara, sebuah risiko yang jauh lebih serius bagi perdamaian dan stabilitas regional.
Sebelum 2021, arsitektur keamanan di Sahel dibangun atas dasar kolaborasi diplomatik dan militer yang lebih longgar antaraktor regional maupun internasional, termasuk ECOWAS, Uni Eropa, PBB, Uni Afrika, serta kekuatan eksternal seperti AS dan Prancis. ECOWAS saat itu berperan sebagai koordinator utama. Contohnya, Misi Dukungan Internasional pimpinan Afrika untuk Mali pada 2013 atau pasukan G5 Sahel yang beroperasi 2017-2023. Meski kerap diwarnai ketegangan, kerangka kerja ini masih mampu membatasi konfrontasi langsung antarnegara.
Keseimbangan itu mulai goyah pasca-kudeta di Niger pada 2023. Ancaman penggunaan kekuatan militer oleh ECOWAS untuk memulihkan tatanan konstitusional justru membuat ECOWAS berubah dari mediator menjadi 'musuh' di mata junta Niger. Ancaman ini dianggap sebagai tindakan agresi, yang pada akhirnya memicu pembentukan aliansi tandingan seperti AES.
Kondisi ini diperparah dengan masuknya kepentingan asing yang saling bersaing. Tak hanya AS dan Prancis, beberapa negara di Sahel kini juga menjadi sasaran pengaruh kekuatan global lain, termasuk Rusia. Persaingan blok militer dan intervensi asing yang tumpang tindih ini membuat Afrika Barat kini menjadi medan perebutan pengaruh baru, yang sangat berisiko menciptakan 'perang proksi' dan menghancurkan upaya pembangunan jangka panjang. Masyarakat sipil menjadi korban utama dari ketidakstabilan yang terus meningkat ini.