Selat Hormuz kembali menjadi sorotan panas. Jalur vital pengiriman minyak dunia ini kini dilanda ketegangan hebat, di mana Iran secara terang-terangan menyalahkan Amerika Serikat dan Israel sebagai biang kerok kekacauan yang membuat harga minyak melambung tinggi.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara eksplisit menuduh 'agresi militer' Washington dan Tel Aviv telah mengganggu kelancaran lalu lintas kapal di selat strategis tersebut. Dalam percakapan telepon dengan Sekjen PBB Antonio Guterres pada Selasa, Araghchi mendesak seluruh negara dan lembaga internasional untuk mengutuk keras tindakan AS-Israel. Ia juga menuntut penghentian 'agresi militer' mereka terhadap bangsa Iran.
Dampak ketegangan ini langsung terasa di pasar energi. Harga minyak mentah Brent, patokan internasional, sudah melonjak hingga 40 persen lebih tinggi dari sebelum 'perang' dimulai pada 28 Februari lalu, menembus angka $105.70 per barel. Kenaikan ini berpotensi memicu inflasi global, menyebabkan harga kebutuhan pokok dan biaya logistik melambung, dan pada akhirnya mencekik daya beli masyarakat di seluruh dunia. Sebelumnya, Garda Revolusi Iran (IRGC) sempat mengancam akan menutup selat dan membakar kapal yang melintas, meski kemudian Araghchi mengklarifikasi bahwa Hormuz "terbuka, tapi tertutup bagi musuh kami".
Menanggapi situasi ini, Presiden AS Donald Trump menyerukan pembentukan koalisi angkatan laut internasional untuk mengamankan jalur air tersebut, bahkan mengancam negara anggota NATO yang enggan bergabung akan menghadapi "masa depan yang sangat buruk". Namun, seruan ini belum mendapat sambutan berarti. Di sisi lain, Uni Eropa, melalui Kepala Kebijakan Luar Negeri Kaja Kallas, memilih jalur diplomatik. Kallas menegaskan EU tidak akan memperluas misi Aspides mereka (yang awalnya untuk Laut Merah) ke Hormuz, menolak untuk "menempatkan orang-orang mereka dalam bahaya". Ia juga secara blak-blakan menyebut bahwa "ini bukan perang Eropa" dan mereka "tidak memahami langkah AS baru-baru ini".
Kekhawatiran juga datang dari International Maritime Organization (IMO). Kepala IMO, Arsenio Dominguez, sangsi bahwa bantuan militer bisa menjamin 100 persen keamanan kapal di Hormuz, menyebutnya "bukan solusi jangka panjang atau berkelanjutan". Situasi di Selat Hormuz ini bukan sekadar gejolak geopolitik, tapi juga alarm keras bagi stabilitas ekonomi dan keamanan dunia yang kian rapuh. Tanpa solusi diplomatik yang efektif dan cepat, ketidakpastian ekonomi global bisa semakin dalam, menyeret banyak negara ke dalam krisis yang lebih parah.