Di tengah gejolak geopolitik dan tekanan dari Amerika Serikat, Norwegia, negara Nordik yang berbatasan langsung dengan Rusia di timur lautnya, mengambil langkah besar. Oslo siap menggelontorkan dana fantastis sebesar 115 miliar kroner, atau setara dengan sekitar Rp180 triliun, untuk memperkuat kemampuan militernya selama sepuluh tahun ke depan. Keputusan ini bukan tanpa alasan, terutama setelah belajar banyak dari konflik di Ukraina.
Peningkatan anggaran pertahanan yang mencapai 3,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini diumumkan langsung oleh pemerintah Norwegia. Perdana Menteri Jonas Gahr Stoere menegaskan, alokasi sumber daya yang signifikan ini akan dipakai untuk rencana jangka panjang, sekaligus mempertimbangkan prioritas guna mempercepat penguatan kapabilitas pertahanan Norwegia.
Langkah ini mencerminkan komitmen Norwegia terhadap aliansi NATO, yang beberapa anggotanya, termasuk Norwegia, mendapat tekanan kuat dari Presiden AS Donald Trump untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka. Terlebih lagi, pelajaran dari perang Ukraina yang melibatkan Rusia menjadi pemicu utama bagi banyak negara Eropa untuk merevitalisasi kekuatan militer mereka.
Rencananya, dana jumbo ini akan digunakan untuk sejumlah prioritas penting. Norwegia berencana mengakuisisi kapal selam dan kapal fregat baru, serta meng-upgrade infrastruktur pertahanan yang krusial. Selain itu, pengembangan kemampuan perang elektronik, sistem pertahanan udara jarak pendek, dan teknologi otonom juga menjadi fokus utama.
Namun, Menteri Pertahanan Tore Sandvik mengakui bahwa di balik kenaikan anggaran ini, pengadaan sistem pertahanan udara anti-balistik serta drone pengawas maritim justru akan mengalami penundaan. Kapal selam pesanan dari Jerman diperkirakan tiba pada tahun 2029, disusul oleh dua kapal fregat dari Inggris pada tahun 2030 dan 2032.
Bagi masyarakat Norwegia, peningkatan anggaran militer ini bisa diartikan sebagai jaminan keamanan yang lebih baik, terutama mengingat letak geografis mereka yang strategis berdekatan dengan Rusia. Namun, di sisi lain, pengalihan dana sebesar ini juga berpotensi memengaruhi alokasi anggaran untuk sektor-sektor lain. Keputusan ini menegaskan bagaimana tensi global dan dinamika di Ukraina telah memaksa negara-negara di kawasan untuk memprioritaskan keamanan nasional di atas segalanya, membentuk kembali lanskap pertahanan Eropa.