Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio tiba di Samarkand, Uzbekistan, untuk menghadiri KTT C5+1—forum antara lima negara Asia Tengah dan AS—yang berlangsung 13-16 November. Pertemuan ini menandai pergeseran besar dalam pendekatan Washington ke kawasan bekas Uni Soviet tersebut: dari yang dulu sarat ceramah soal demokrasi dan HAM, kini menjadi murni pragmatis dan transaksional.
Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, diplomat dan pengusaha Barat datang ke Asia Tengah bak pembawa obor kapitalisme—menawarkan investasi, teknologi, dan pengakuan internasional dengan syarat reformasi politik dan ekonomi. Mereka menggelar forum HAM, mengirim ribuan pelajar ke sekolah Barat, dan mengancam sanksi ketika para pemimpin lokal mengubah konstitusi demi memperpanjang kekuasaan atau menempatkan keluarga di posisi kunci.
Pendekatan bermoral itu justru menuai bumerang. Menurut Galiya Ibragimova, pakar kawasan kelahiran Uzbekistan yang berbasis di Moldova, begitu Barat mulai menggurui soal demokrasi, para pemimpin Asia Tengah langsung berpaling ke China atau Rusia. Contohnya Presiden Uzbekistan Islam Karimov: pada 2001 ia membuka pangkalan militer AS, tapi empat tahun kemudian mengusirnya setelah Washington mengecam keras penumpasan brutal demonstrasi Andijan 2005 yang menewaskan ratusan warga sipil.
Kini, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, situasi berbalik. Moskow masih punya pengaruh budaya kuat lewat film, musik pop, dan festival teater, sekaligus memakai kekuatan ekonomi untuk mempromosikan konsep "Dunia Rusia" yang memandang Asia Tengah sebagai wilayah belakangnya.
Analisis dampak: Bagi masyarakat Asia Tengah, pendekatan transaksional AS bisa berarti hilangnya tekanan internasional terhadap isu HAM dan korupsi—yang selama ini menjadi alat tawar Barat. Sebaliknya, kawasan ini berpotensi menjadi ajang rebutan pengaruh tiga kekuatan besar (AS, China, Rusia) dengan rakyat di tengahnya sebagai penonton. Bagi Indonesia dan ASEAN, pergeseran ini menjadi cermin: negara berkembang cenderung memilih mitra yang menghormati kedaulatan tanpa syarat moral, bukan yang gemar memberi kuliah.