Jakarta - Keberadaan mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, di India masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban tewas dalam gelombang protes Juli-Agustus 2024. Bagi mereka, kehadiran Hasina di negeri tetangga bukan sekadar soal suaka politik, melainkan sebuah intervensi yang terus mengganggu proses transisi demokrasi di Bangladesh.
Diketahui, Kantor HAM PBB pada Februari 2025 memperkirakan sebanyak 1.400 orang tewas dalam aksi penindasan sistematis yang dilakukan rezim Hasina. Temuan ini bukan sekadar laporan, melainkan fakta internasional yang mendesak penyelidikan lebih lanjut atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Keadilan akhirnya bergulir pada November 2025. Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh menjatuhkan vonis mati in absentia kepada Hasina atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk perintah penggunaan kekuatan mematikan terhadap demonstran. Meski Hasina menuding persidangan itu bermuatan politik, hak korban atas keadilan tidak boleh pudar.
Bangladesh telah resmi meminta ekstradisi, namun India hingga kini menolak menyerahkannya. Analis politik Georgetown University, C Christine Fair, menilai Hasina masih dianggap 'berguna' bagi New Delhi. Namun, membiarkan Hasina bebas bersuara dan berkampanye dari tanah India adalah masalah lain yang berpotensi memicu ketidakstabilan.
Di bawah pemerintahan PM Tarique Rahman, Bangladesh berupaya keras membangun kembali ekonomi dan budaya politik yang sempat tergerus otoritarianisme. Namun, gaung kampanye para pendukung Hasina di media sosial terus menebar ketidakpastian, khususnya bagi keluarga korban yang masih menanti keadilan.
Pemerintah Bangladesh mendesak India untuk tidak membiarkan wilayahnya menjadi alat provokasi. Tanpa kerja sama New Delhi, upaya Bangladesh menutup bab kelam masa lalu dan membangun demokrasi yang sehat akan terus menghadapi jalan terjal.