Beograd, Serbia ā Rakyat Serbia tengah menuju tempat pemungutan suara dalam pemilihan parlemen yang digelar cepat. Atmosfer politik negara Balkan itu memanas setelah gelombang protes mahasiswa besar-besaran berhasil mengubah lanskap politik yang selama lebih dari satu dekade dikuasai oleh Aleksandar Vucic.
Pemilu ini menjadi momen krusial bagi Vucic, yang sebelumnya menjabat sebagai presiden dan kini mencalonkan diri kembali sebagai perdana menteri. Selama berkampanye, ia mengandalkan janji kesejahteraan berupa kenaikan pensiun, gaji sektor publik, serta investasi kesehatan. Banyak warga masih mengapresiasi langkahnya membawa Serbia keluar dari keterpurukan ekonomi dan memodernisasi infrastruktur negara.
Namun, tantangan terbesar datang dari "Student List" (Daftar Mahasiswa), koalisi gerakan anti-korupsi yang menantang dominasi Vucic. Gelombang demonstrasi ini dipicu oleh tragedi runtuhnya kanopi Stasiun Kereta Api Novi Sad pada 2024 silam yang menewaskan 16 orang. Insiden tersebut dianggap sebagai buah dari korupsi pemerintah, memicu kemarahan publik yang meluas hingga mendapat dukungan besar dari masyarakat.
Meski diisi kandidat baru yang sebagian besar belum dikenal publikāmulai dari akademisi, aktor, hingga petaniāgerakan ini berhasil menarik perhatian. Survei terbaru menunjukkan persaingan ketat. Partai Progresif Serbia (SNS) milik Vucic diprediksi meraih 47 persen suara, sementara kubu mahasiswa menguntit dengan 40 persen, bahkan beberapa survei lain menunjukkan posisi mereka memimpin.
Analis politik menilai hasil pemilu ini akan menjadi titik balik demokrasi Serbia. Jika kubu mahasiswa menang, ini akan menandai pergeseran politik signifikan di negara berpenduduk 6 juta jiwa itu, mirip dengan tumbangnya Viktor Orban di Hongaria. Isu utama yang diusung kubu oposisi adalah pemberantasan korupsi dan perbaikan sistem pendidikan, tanpa banyak menyinggung ambisi geopolitik luar negeri.
Di sisi lain, hubungan Serbia dengan Uni Eropa memanas akibat minimnya reformasi peradilan dan hukum. Vucic sendiri tetap menjaga keseimbangan dengan tetap dekat dengan China dan Rusia, sementara kelompok hak asasi manusia menuduh adanya peningkatan represi politik pasca-tragedi Novi Sadātuduhan yang dibantah keras oleh pemerintah.