Hanoi— To Lam kembali dipercaya memegang kendali penuh Partai Komunis Vietnam sebagai Sekretaris Jenderal untuk periode lima tahun ke depan. Keputusan ini diambil secara aklamasi, dengan 180 dari 180 suara mendukungnya dalam kongres lima tahunan partai yang baru saja berakhir di Hanoi, Jumat lalu. Penunjukan kembali To Lam, yang juga dikabarkan berambisi menjadi presiden, menjadi sinyal kuat bagi stabilitas politik dan ekonomi negara itu.
Dalam pidatonya, To Lam (68) berjanji akan terus tancap gas melanjutkan agenda reformasi radikal yang sudah dimulainya. Fokus utamanya adalah memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tahunan di atas 10 persen sampai tahun 2030.
Sejak akhir 2024, Lam dikenal gencar melakukan perombakan besar-besaran. Ia memangkas habis birokrasi, menghapus delapan kementerian atau lembaga pemerintah, dan merumahkan hampir 150.000 pegawai negeri. Di sisi lain, proyek-proyek ambisius di sektor kereta api dan energi terus digenjot.
Visi ekonominya pun berubah haluan: dari yang selama ini mengandalkan tenaga kerja murah dan ekspor, kini beralih ke inovasi dan efisiensi. Tujuannya jelas, menjadikan Vietnam negara berpendapatan menengah ke atas pada 2030. Namun, ia juga tak luput mengingatkan ancaman seperti bencana alam, pandemi, hingga persaingan strategis global yang bisa mengganggu rantai pasok energi dan pangan.
Bagi investor asing, terpilihnya kembali To Lam adalah kabar baik. Stabilitas politik yang dijanjikan menjadi magnet utama bagi mereka untuk menanamkan modal di negara berpenduduk 100 juta jiwa ini. Vietnam memang dikenal sebagai 'macan ekonomi' di Asia Tenggara, berhasil menarik banyak investasi berkat kebijakan pro-bisnisnya, meskipun tetap berstatus negara satu partai yang represif.
Langkah konsolidasi kekuasaan To Lam ini diperkirakan akan mempercepat reformasi 'tungku pembakaran' yang dikenal gencar memberantas korupsi, sekaligus memastikan kesinambungan arah pembangunan Vietnam di tengah dinamika geopolitik kawasan. Masyarakat Vietnam dapat berharap pada efisiensi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi, meski dengan potensi gejolak sosial akibat perombakan masif di sektor pemerintahan. Di sisi lain, kontrol politik yang kuat dari partai tunggal tetap menjadi karakteristik utama negara ini.