Isu imigrasi selalu menjadi jantung pesan politik Donald Trump. Sejak turun dari eskalator emas di Trump Tower pada 2015 silam, ia konsisten menuding Meksiko mengirim narkoba dan kriminal ke Amerika Serikat. Janji ini bukan sekadar retorika, melainkan telah menjadi kebijakan nyata di masa jabatan keduanya yang jauh lebih agresif dibanding periode pertama.
Berbeda dengan periode pertama yang sering terbentur tembok pengadilan, Trump kini mendapat dukungan penuh dari Mahkamah Agung yang lebih akomodatif serta kucuran dana puluhan miliar dolar dari Kongres. Hasilnya terlihat drastis: arus migran di perbatasan selatan yang sempat meledak hingga 4,5 juta pertemuan di era Biden, kini berubah menjadi 'tetesan air' yang nyaris terhenti.
Pemerintahan Trump menerapkan strategi multi-arah untuk menutup keran imigrasi. Mereka membekukan aplikasi suaka, mengakhiri kebijakan 'catch and release', mengerahkan militer ke perbatasan, hingga menekan Meksiko untuk memperketat penjagaan. Menteri Keamanan Dalam Negeri Markwayne Mullin menegaskan data membuktikan janji presiden telah ditepati: penegakan hukum keras berhasil.
Selain menutup pintu masuk, Trump juga mempercepat pembangunan tembok perbatasan sepanjang 2.000 mil. Dana segar sebesar 46,5 miliar dolar dari RUU pengeluaran 'One Big Beautiful' digunakan untuk menambah ratusan mil tembok utama yang belum selesai. Meski demikian, kebijakan deportasi massal dan penutupan perbatasan ini menuai sorotan. Sebagian pemilih yang mendukung sikap tegas pun mulai khawatir tindakan represif ini telah melangkah terlalu jauh, terutama menjelang pemilu paruh waktu yang akan menjadi referendum atas kepemimpinan Trump.