Pemerintah Irak kembali menurunkan nilai tukar dinar terhadap dolar AS, membatalkan kebijakan pemerintah sebelumnya yang berupaya memperkuat mata uang nasional. Kabinet menyetujui kurs baru pada Selasa (24/9) atas rekomendasi darurat Menteri Keuangan Falih al-Sari dan Gubernur Bank Sentral Irak (CBI). Mulai Rabu, bank dan pedagang valas menjual dolar ke publik dengan harga 1.520 dinar per dolar, naik 200 poin dari harga sebelumnya.
Langkah ini disebut sebagai upaya strategis untuk menstabilkan keuangan negara. Dengan dinar yang lebih lemah, pemerintah mendapatkan lebih banyak dinar untuk setiap dolar yang diperoleh dari ekspor minyak. Namun, analis menilai kebijakan ini justru menaikkan biaya impor dan menurunkan daya beli rumah tangga.
Keputusan ini memicu gelombang protes di parlemen. Puluhan anggota dewan menuntut pembatalan kebijakan tersebut, menilai devaluasi akan menaikkan biaya hidup rakyat kecil. Mereka mengaku tidak diberitahu alasan maupun mekanisme pengambilan keputusan. "Berperang melawan orang miskin seperti ini salah," tegas Anggota Parlemen Aziz Nasser al-Shammari. Sidang parlemen Rabu dibatalkan untuk membahas polemik ini, dan Menteri Keuangan serta Gubernur CBI dijadwalkan hadir di parlemen pada Kamis.
Latar belakang krisis ini adalah perang AS melawan Iran yang mengganggu pelayaran di Selat Hormuz. Ekspor minyak Irak—yang menyumbang lebih dari 90 persen anggaran federal—anjlok hingga 90 persen pada puncaknya. Pendapatan minyak merosot sekitar USD60 miliar, dan cadangan devisa CBI turun dari USD106 miliar menjadi sekitar USD80 miliar pada akhir Agustus. Anggaran 2027 yang baru disahkan pun menargetkan belanja 217 triliun dinar (sekitar USD166 miliar) dengan defisit lebih dari 40 triliun dinar (USD30 miliar).