Israel baru saja mengesahkan anggaran terbesar sepanjang sejarahnya, mencapai 271 miliar dolar AS. Tapi, di balik angka fantastis itu, terkuak agenda besar pemerintah sayap kanan ekstrem Perdana Menteri Benjamin Netanyahu: menyuntikkan dana jumbo untuk proyek-proyek yang bakal mengubah wajah Tepi Barat secara fundamental.
Parlemen Israel menyetujui anggaran ini di tengah meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Sebagian besar dana, termasuk alokasi pertahanan sebesar 45,8 miliar dolar AS yang jadi sorotan, ternyata punya tujuan tersembunyi. Para analis menyebut, ini adalah strategi sengaja untuk mengukuhkan pendudukan dan memperkuat elemen sayap kanan dalam pemerintahan.
Lihat saja, sekitar 400 juta shekel (sekitar 129,5 juta dolar AS) dialokasikan ke Kementerian Pemukiman dan Misi Nasional. Lembaga ini punya peran sentral dalam melegalkan pos-pos dan pemukiman ilegal Yahudi di tanah Palestina. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, seorang pemukim garis keras, bahkan diberikan kekuasaan administratif yang luas atas wilayah Tepi Barat sejak 2023. Ia terang-terangan menolak solusi dua negara, bahkan menyebut ingin 'menghalangi berdirinya negara teror Palestina'.
Netanyahu pun senada. Dia menegaskan, 'Tidak akan ada negara Palestina di sebelah barat Sungai Yordan,' sebuah pernyataan yang secara terbuka menentang solusi dua negara yang didukung PBB, Mahkamah Internasional, serta negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Australia.
Para pengamat seperti Abdel Hakim al-Qarala dari Yordania berpendapat, ancaman Iran dipakai sebagai 'tabir asap strategis' untuk meloloskan anggaran ini, termasuk pembiayaan pemukiman. Ini bukan sekadar rencana darurat perang, melainkan alat untuk 'memaksakan realitas permanen di lapangan.' Ihab Jabareen, peneliti urusan Israel, menyebutnya sebagai 'rekayasa kedaulatan' – dana ini bakal dipakai membangun 'negara paralel' bagi pemukim, mengubah kontrol militer sementara menjadi dominasi sipil sehari-hari. Berbagai proyek infrastruktur baru, termasuk jalan pintas yang membelah kota-kota Palestina, jadi bukti nyata. Langkah-langkah ini jelas berpotensi memperparah ketegangan dan kian menjauhkan prospek perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut.