Seorang pejabat senior di badan PBB urusan pangan, FAO, kehilangan pekerjaannya setelah dianggap terlalu vokal mengkritik kebijakan Israel di Gaza. Ben Davis, yang menjabat sebagai Direktur Transformasi Pedesaan dan Kesetaraan Gender, mengaku diberitahu pada Juli lalu bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang.
Alasannya? Ia dituduh melanggar aturan netralitas karena mengorganisir aksi diam mingguan di kantor FAO di Roma untuk memprotes situasi kelaparan di Gaza. Tidak hanya itu, Davis juga disorot karena terlibat dalam laporan soal ketersediaan pangan di Gaza yang dianggap menyinggung hukum humaniter internasional. Laporan itu bahkan diperintahkan untuk ditarik dan tidak boleh merujuk pada hukum humaniter.
Yang bikin situasi makin panas, Direktur Jenderal FAO, Qu Dongyu, secara blak-blakan memperingatkan stafnya agar tidak 'memainkan permainan hak asasi manusia' di kantor tersebut. Dalam pidato yang direkam, ia menegaskan bahwa isu HAM itu urusan kantor PBB di Jenewa, bukan di FAO. Qu bahkan mengancam akan memecat lebih banyak orang jika melanggar aturan organisasi.
Davis yakin sekali sindiran Qu itu ditujukan padanya. Ia mengaku sudah pernah ditegur di depan umum karena dianggap terlalu politis. Meski begitu, ia tetap prihatin dengan ancaman pemecatan massal yang dilontarkan sang Dirjen. Aksi diam yang dulu diikuti ratusan orang kini hanya menyisakan 30-40 peserta per minggu.
Dampaknya bagi masyarakat global, kasus ini menjadi tamparan keras bagi kredibilitas PBB dalam menjunjung tinggi HAM. Publik semakin menyoroti bagaimana tekanan politik bisa membungkam suara kemanusiaan di dalam lembaga internasional, terutama saat krisis kemanusiaan di Gaza terus memakan korban jiwa yang tidak sedikit.