New Delhi, India — India memicu reaksi keras dari kelompok oposisi Myanmar dan pegiat HAM internasional setelah menjamu pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, di New Delhi. Kunjungan ini merupakan yang pertama sejak ia mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada 2021 lalu.
Pemerintah India, melalui Sekretaris Luar Negeri Vikram Misri, menegaskan bahwa kebijakan luar negeri mereka bukanlah komentar atas situasi politik dalam negeri Myanmar. "Kami percaya bahwa keterlibatan (engagement) adalah jalan terbaik ke depan. Sejarah membuktikan bahwa mengisolasi Myanmar tidak memberi hasil yang lebih baik," ujar Misri.
Pertemuan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Min Aung Hlaing membahas sejumlah isu strategis, termasuk kerja sama perdagangan, keamanan perbatasan, energi, dan perang melawan kejahatan siber serta perdagangan manusia. Kedua negara juga sepakat mempercepat proyek konektivitas besar.
Namun, langkah India ini langsung menuai kritik. Kelompok oposisi Myanmar dan organisasi hak asasi manusia menilai kunjungan tersebut memberikan legitimasi kepada rezim militer yang telah melakukan pelanggaran HAM berat. Sejak kudeta 2021, Myanmar dilanda perang saudara dan krisis kemanusiaan yang parah.
India sendiri memiliki kepentingan strategis besar di Myanmar. Kedua negara berbagi perbatasan sepanjang 1.643 km dan memiliki kerja sama intelijen untuk menangani kelompok pemberontak bersenjata. Nilai perdagangan bilateral mencapai 1,95 miliar dolar AS pada 2025-2026.
Menariknya, Min Aung Hlaing memulai kunjungannya dari Bodh Gaya, tempat suci umat Buddha, sebelum menuju New Delhi dan Mumbai untuk bertemu dengan kalangan bisnis. Ini menjadi simbol penting mengingat India ingin menjaga hubungan baik dengan negara tetangganya di tengah tekanan internasional.