Pengadilan militer di Walikale, Provinsi Kivu Utara, Republik Demokratik Kongo, menjatuhkan hukuman mati kepada 66 tentara. Mereka terbukti bersalah atas tuduhan pengecut, mutasi, dan menolak perintah atasan saat bertempur melawan kelompok pemberontak FRN di wilayah timur negara itu.
Dari 71 terdakwa yang diadili, empat orang dibebaskan dan satu lainnya divonis 10 tahun penjara. Tentara yang dihukum diketahui ditangkap pada 20 Oktober lalu karena meninggalkan posisi mereka saat bentrokan dengan pejuang FRNākoalisi pemberontak yang mencakup kelompok M23.
Angkatan Bersenjata Kongo menyebut proses hukum ini sebagai upaya memperbaiki disiplin pasukan yang selama ini dikenal buruk. Pemerintah juga menuding Rwanda mendukung M23, tuduhan yang dibantah Kigali maupun pihak pemberontak.
Langkah ini bukan yang pertama. Bulan lalu, 27 tentara lain juga divonis mati dengan tuduhan serupa. Sejak awal 2025, sedikitnya 507 tentara telah dipidana, termasuk 381 hukuman mati, menurut data RFI. Kongo sendiri mencabut moratorium hukuman mati selama 20 tahun pada Maret 2024, meski hingga kini belum ada eksekusi resmi yang dijalankan.
Keputusan ini menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia. Di sisi lain, para tentara mengeluh soal gaji rendah dan peralatan minimāfaktor yang dinilai memperparah lemahnya disiplin di tubuh militer Kongo yang sudah puluhan tahun berperang melawan pemberontak.