Pembicaraan antara Ukraina dan Amerika Serikat untuk mencari jalan keluar dari perang melawan Rusia yang sudah berlangsung empat tahun lebih kembali digelar di Florida. Namun, pihak Rusia tidak hadir dalam pertemuan penting ini, padahal semula direncanakan di Uni Emirat Arab sebelum adanya konflik antara AS-Israel dengan Iran.
Di tengah upaya diplomasi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy justru melontarkan peringatan keras. Ia mendesak negara-negara sekutu untuk terus menekan ekonomi Rusia melalui sanksi, khususnya menyoroti keberadaan "armada bayangan" tanker minyak Rusia. Menurut Zelenskyy, armada inilah yang menjadi celah besar bagi Rusia untuk terus meraup keuntungan penjualan minyak, yang kemudian dipakai membiayai agresinya.
Bukan omong kosong belaka, Zelenskyy mengungkap data mengerikan: dalam seminggu terakhir, Rusia melancarkan hampir 1.550 serangan drone, lebih dari 1.260 bom udara berpemandu, dan dua rudal ke Ukraina. Semua serangan ini, klaim Zelenskyy, didanai dari penjualan minyak mentah yang meningkat, ironisnya, karena sanksi yang "melonggar". Pendapatan itu, katanya, membuat Rusia merasa kebal dan leluasa melanjutkan perang.
"Armada bayangan" sendiri adalah jaringan kapal tanker yang tetap aktif mengekspor minyak dan gas Rusia, meski Barat sudah memberlakukan sanksi berat. Armada inilah yang selama ini membantu menjaga aliran ekspor minyak Rusia, sehingga sanksi yang seharusnya melumpuhkan pendapatan Moskow menjadi kurang efektif. Buktinya, pekan lalu Angkatan Laut Prancis bahkan menyita sebuah tanker yang disebut Presiden Macron sebagai bagian dari jaringan gelap ini di Mediterania Barat.
Di sisi lain, upaya damai antara Ukraina dan Rusia sendiri masih jauh dari kata sepakat. Pertemuan terakhir di Jenewa Februari lalu tak menghasilkan kemajuan, lantaran kedua belah pihak bersikeras pada tuntutan wilayah. Moskow teguh tidak akan menyerahkan wilayah Ukraina yang sudah mereka kuasai, sementara Kyiv pun tak akan menerima kesepakatan yang tidak mengembalikan integritas teritorialnya.
Rencana damai yang digagas AS, termasuk usulan pemilu presiden di Ukraina disertai konsesi wilayah, kini memicu tekanan baru. Zelenskyy, yang masa jabatannya sudah berakhir, mendapat desakan dari Donald Trump (AS) untuk segera mengadakan pemungutan suara. Padahal, hukum Ukraina melarang pemilu saat perang. Zelenskyy menyatakan siap, asalkan AS bisa menjamin gencatan senjata dua bulan penuh untuk persiapan infrastruktur dan jaminan keamanan. Dengan kondisi ini, perang seakan menemui jalan buntu yang kompleks, diperparah oleh kemampuan Rusia mendanai perang melalui jalur "bayangan" yang sulit diberantas.