Ketegangan di Timur Tengah kian memanas, dan kali ini bukan hanya Iran yang jadi sorotan. Di tengah agresinya di Gaza dan Lebanon, Israel kini terang-terangan menyebut Turkiye sebagai ancaman baru yang tak bisa diabaikan. Pernyataan mengejutkan dari para politisi senior Israel ini mengindikasikan pergeseran fokus atau bahkan perluasan 'front' konflik yang berpotensi mengubah peta aliansi di kawasan.
Hubungan Israel dan Turkiye memang sedang tidak baik-baik saja, terutama setelah Ankara gencar mengkritik tindakan Tel Aviv terhadap warga Palestina dan “perang genosida” di Gaza. Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, secara gamblang menyatakan bahwa Israel tidak boleh “tutup mata” terhadap Turkiye, bahkan menuduhnya bagian dari poros regional yang serupa dengan Iran. “Ancaman baru dari Turkiye sedang muncul,” tegas Bennett.
Tak hanya itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pun punya rencana besar. Ia mengumumkan niatnya membentuk “hexagon” aliansi baru untuk mengimbangi apa yang disebutnya “poros Muslim Sunni radikal yang muncul”. Dalam aliansi ini, Netanyahu berencana merangkul negara-negara yang punya hubungan historis kurang harmonis dengan Turkiye, seperti Yunani dan Siprus. Langkah ini jelas bertujuan untuk memperkuat pengaruh regional Israel dan mengisolasi Turkiye.
Namun, para analis punya pandangan lain. Menurut Alon Pinkas, mantan duta besar Israel, narasi “ancaman berkelanjutan” semacam ini – baik itu Iran, Turkiye, atau lainnya – seringkali menjadi taktik politisi seperti Netanyahu dan Bennett. Terlebih, Israel memang sedang dalam “situasi perang tingkat tinggi” pasca serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, dengan serangkaian operasi militer di Gaza, Lebanon, Yaman, Suriah, bahkan terhadap Iran, serta rencana aneksasi wilayah Tepi Barat. Dalam konteks ini, menciptakan “musuh” baru bisa jadi strategi untuk mengonsolidasi kekuatan politik domestik dan memuluskan agenda hegemoni regional.
Jika manuver ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat serius bagi stabilitas Timur Tengah. Polarisasi baru mungkin terbentuk, menyeret lebih banyak negara ke dalam pusaran ketegangan. Masyarakat internasional perlu mewaspadai retorika semacam ini yang berpotensi memicu eskalasi konflik dan membenarkan tindakan-tindakan yang bisa mengancam perdamaian regional.